KPK Menjawab Keraguan

KEPERCAYAAN publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi sesungguhnya belum begitu pulih pascapengesahan UU Nomor 19 Tahun 2019.

Publik seperti masih meragukan kredibilitas dan independensi KPK di bawah Firli Bahuri yang memulai periode kepemimpinan sejak 21 Desember 2019.

Pangkal keraguan publik ialah adanya figur tertentu di jajaran pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak pelanggaran etika. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang mengharuskan lembaga antirasuah itu memiliki struktur Dewan Pengawas pun membuat publik tidak terlalu yakin lagi dengan kredibilitas dan independensi KPK.

Akan tetapi, saat ini KPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua pejabat negara secara berturut-turut.

Pada Selasa (7/1), para penyidik KPK menangkap tangan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah di Sidoarjo, Jawa Timur. Bupati Saiful diduga terlibat rasuah dalam kasus pengadaan barang dan jasa di kabupaten tersebut.

Sehari kemudian, KPK juga menangkap tangan komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Wahyu Setiawan disebut ditangkap KPK di dalam pesawat saat hendak pergi ke Bangka Belitung.

Penangkapan kedua pejabat negara oleh para penyidik KPK kita katakan cukup mengejutkan. Mengejutkan karena belum genap satu bulan memulai periode kerja, ternyata KPK sudah mampu membuat gebrakan.

Tidak tanggung-tanggung, gebrakan KPK itu dari segi figur yang ditangkap pun dapat dikatakan cukup berbobot. Pejabat negara setingkat bupati tentu bukan target kelas teri. Begitu pula dengan komisioner KPU pusat, yang merupakan penyelenggara pemilu di tingkat nasonal.

Pertanyaannya ialah apakah gebrakan KPK melalui OTT tersebut sudah dapat mengikis keraguan publik terhadap kredibilitas dan independensi KPK?

Tentu terlalu dini untuk berharap kedua OTT ini langsung memulihkan kepercayaan publik kepada KPK. Harus kita tegaskan pula bahwa kepercayaan publik terhadap KPK tidak serta-merta menjadi sepenuhnya pulih kembali dengan kedua OTT itu. Paling banter penangkapan kedua pejabat publik itu sekadar menaikkan level kepercayaan publik kepada KPK.

Namun, kita tetap harus mengapresiasi gebrakan KPK tersebut. Kita setuju dengan analisis yang menyebutkan bahwa melalui OTT di awal kinerja itu, KPK telah membuktikan bahwa mereka tidak lemah. Itu artinya tidak ada pelemahan KPK melalui revisi UU KPK. Kekhawatiran bahwa KPK akan menjadi lembaga antirasuah yang tidak kredibel dan tidak independen pascapengesahan UU Nomor 19 Tahun 2019 pun dapat ditepis.

Meskipun demikian, kita mengingatkan KPK untuk tidak menggantungkan kinerja semata kepada OTT serupa KPK-KPK yang lalu. Itu karena OTT pada dasarnya tindakan 'memadamkan api', bukan 'mencegah kebakaran.'

Kita mencatat, bupati dan penyelenggara pemilu yang korup merupakan produk dari politik berbiaya selangit. Melakukan OTT terhadap pejabat negara yang korup, yang merupakan hasil dari pemilu yang mahal, lama-kelamaan ibarat berburu di kebun binatang. Melakukan OTT bukan lagi tindakan hebat.

Akan tetapi, kita tidak hendak meminta KPK menghentikan sama sekali tindakan penegakan hukum. Kita tetap menginginkan KPK menangkap siapa pun yang terbukti telah melakukan korupsi, dan akan lebih signifikan jika KPK juga mulai melakukan pendekatan preventif. Ciptakan aturan agar calon kepala daerah kelak takut melakukan korupsi jika menjabat kelak, misalnya.

Di sisi lain, kalau melihat dua OTT terakhir yang melibatkan kepala daerah sebagai peserta pemilu dan komisioner KPU sebagai penyelenggara pemilu, kita mesti menciptakan sistem pilkada atau pemilu yang bisa mencegah terjadinya korupsi.