Memimpin dalam Pencegahan Bencana

HIDUP berdampingan dengan bencana membuat bangsa kita sudah tergolong tanggap dalam menangani dampak yang ditimbulkan. Hal itu tampak pula ketika banjir melanda Jakarta dan sekitarnya pekan lalu.

Pemerintah daerah setempat dengan bantuan relawan bereaksi cepat melakukan evakuasi dan memberi bantuan pangan. Kepala-kepala daerah langsung meninjau area-area yang terdampak sekaligus menginstruksikan pemberian bantuan yang masih diperlukan.

Beberapa provinsi kemudian menetapkan status tanggap darurat bencana. Seketika itu, pemerintah pusat bisa segera turun tangan mempercepat penanggulangan dampak bencana banjir. Presiden Joko Widodo bahkan mendatangi area-area yang terisolasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Lebak, Provinsi Banten.

Setelah mencoba untuk kedua kalinya, wilayah Sukajaya, Bogor, bisa ditembus Presiden Jokowi, kemarin. Setelah itu, bantuan diharapkan dapat dengan lancar mengalir hingga ke tangan para korban bencana. Bukan hanya pangan, sandang, dan obat-obatan, melainkan juga bantuan alat-alat berat untuk memulihkan prasarana setempat.

Presiden pun menetapkan target-target pemulihan. Untuk Lebak, sebanyak 30 jembatan yang rusak harus rampung terbangun dalam waktu paling lambat empat bulan ke depan. Pemerintah Provinsi Banten juga diminta memproses relokasi permukiman warga yang menjadi korban.

Sikap cepat tanggap kepala daerah maupun Presiden seperti itu tentu kita apresiasi. Di sisi lain, sikap tersebut sepatutnya dianggap sebagai kelaziman. Para pemimpin memang harus mampu bekerja efektif memulihkan kondisi warga yang menjadi korban. Meninjau area terdampak bisa memberikan gambaran langsung kebutuhan penanggulangan bencana.

Hanya saja, kerap kali sikap cepat tanggap terjadi di awal. Seperti yang terlihat di beberapa tempat di Jakarta, Banten, dan Bekasi. Begitu air surut, aparat tidak tampak lagi.

Begitu banyak warga harus berjibaku membenahi sendiri rumah dan lingkungan mereka yang diterjang banjir. Ada pula yang malah sama sekali tidak mendapat bantuan dari pemerintah daerah setempat. Padahal, bagi warga, beban pada tahap pemulihan tidak kalah beratnya dengan pada saat banjir masih menggenang.

Sama halnya dengan tanggap di awal bencana, pengawalan hingga tahap pemulihan rampung mestinya juga menjadi sikap yang lazim ditunjukkan kepala daerah. Warga tidak akan merasa ditinggal sendirian karena terus mendapat perhatian dari pemerintah.

Bagaimanapun ada porsi tanggung jawab yang besar di tangan pemerintah ketika bencana banjir dan tanah longsor mendera. Kedua jenis bencana mestinya bisa dicegah dengan langkah-langkah kebijakan yang tepat. Teknologi penangkal banjir, misalnya, sangat mudah didapat. Praktik-praktik sukses di negara lain juga tidak sulit diadopsi.

Banjir dan tanah longsor sangat erat pula dengan kebijakan tata ruang. Dalam hal ini, persoalan kita bukan pada sulitnya menyusun tata ruang yang aman dan lestari, melainkan pada kepatuhan yang rendah dalam penerapannya. Tambang ilegal, permukiman yang menjamur di daerah resapan, dan hunian yang mempersempit aliran sungai ialah contoh-contoh pelanggaran yang terus-menerus dibiarkan.

Ketegasan dalam menegakkan aturan merupakan syarat mutlak dalam pencegahan bencana. Sudah semestinya negara dan otoritas daerah hadir tidak hanya di kala bencana terjadi, tetapi juga memimpin dalam pencegahan.