Birokrasi Lambat Eselon Dibabat

PRESIDEN Joko Widodo berkemauan kuat, sangat kuat, untuk memangkas birokrasi yang dikemas sebagai reformasi birokrasi. Birokrasi yang dikehendakinya ialah melayani, bukan dilayani.

Wacana memangkas birokrasi pertama kali disampai­kan Jokowi dalam pidato politiknya seusai diumumkan sebagai presiden terpilih periode 2019-2024 pada Juli lalu. Saat itu dia mengatakan semestinya pemerintahan bisa bekerja dalam struktur yang sederhana agar bisa berjalan semakin lincah.

Struktur sederhana yang dikehendaki Jokowi kian jelas dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober. Birokrasi harus disederhanakan dengan cara memangkas struktur eselon, dari lima tingkat menjadi dua tingkat saja. Eselon III dan IV dipangkas, totalnya berjumlah 426.718 orang.

Jika eselon III dan IV dipangkas, jabatan yang hilang di kementerian antara lain kepala bagian, kepala bidang (eselon III), dan kepala subbagian dan kepala seksi (eselon IV).

Target penghapusan eselon III dan IV pada tahun depan. Sejauh ini, baru Kementerian Keuangan yang berani mendahului. Kemenkeu memangkas 19 jabatan eselon III dan 74 jabatan eselon IV di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu mulai Jumat (29/11).
Dari pemangkasan eselon itu, ada 112 pejabat struktural yang dialihkan menjadi pejabat fungsional.
Birokrasi saat ini warisan Orde Baru. Ciri sistem birokrasi saat itu memang disusun melalui jalur eselon. Ada lima tingkatan jabatan. Eselon I yang tertinggi dan eselon V yang terendah.

Setiap tingkatan eselon itu ditetapkan besar kecilnya tunjangan jabatan. Eselonisasi menjadi mewah karena selain menunjukkan wibawa kekuasaan, itu menggambarkan fasilitas tunjangannya.

Pemangkasan eselon III dan IV yang disertai penghapusan kekuasaan dan fasilitas tunjangan itu hendaknya tidak menimbulkan gejolak. Pada saat bersamaan, pemerintah perlu memikirkan anak tangga pembinaan karier yang selama ini melewati jenjang eselon.

Jujur diakui bahwa lima tingkatan hierarki birokrasi itulah yang membuat kinerja pemerintah bergerak sangat lamban. Saking lambannya itu disebut birokrasi siput. Pola pengambil­an keputusan birokrasi siput ialah dari eselon I turun ke eselon II diturunkan lagi ke eselon III, IV, baru dari bawah naik lagi. Akibatnya, pengambilan keputusan jadi sangat lambat.

Contoh pengambilan keputusan yang lambat itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo. Untuk menyelenggarakan kegiatan di ranah kelistrikan, ada 2.000 jenis izin yang harus dipenuhi. Pengurusan izin baru selesai dalam waktu 2-4 tahun karena membutuhkan persetujuan dari pejabat eselon yang berlapis-lapis.

Harus tegas dikatakan bahwa eselonisasi telah mematikan inovasi dan kreativitas kaum milenial yang baru diterima sebagai pegawai negeri. Sama sekali tidak ada ruang di birokrasi yang memungkinkan milenial berkreasi, apalagi melebihi atasannya dari kaum kolonial, istilah anak muda sekarang.

Pemangkasan birokrasi sebuah keniscayaan jika konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Di dalamnya eselonisasi birokrasi sudah tidak dipergunakan lagi.

Birokrasi ASN hanya dikelompokkan menjadi tiga jabatan. Kelompok pertama jabatan administrasi, kedua jabatan fungsional, dan ketiga jabatan pimpinan tinggi.

Penghapusan eselon III dan IV diharapkan memperpendek rentang kendali. Meja-meja birokrasi perizinan diharapkan semakin sedikit, waktu yang dibutuhkan kian pendek. Dengan demikian, tercipta efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan.

Pemangkasan birokrasi mestinya dilakukan dalam koridor meningkatkan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi ASN itu hanya bisa dijalankan birokrasi ram­ping yang bergerak cepat, bukan birokrasi gemuk yang lamban seperti siput.