Bukan Bagi-Bagi Jatah di BUMN

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memenuhi janjinya. Baru sebulan lebih menjabat, dia langsung bergerak cepat dengan membuat sejumlah gebrakan demi terciptanya BUMN yang profesional, sehat, dan benar-benar bermanfaat buat rakyat.

Sejumlah langkah ditempuh, beragam kebijakan diterapkan Erick Thohir. Dia, misalnya, memangkas jabatan deputi di Kementerian BUMN yang tadinya diisi tujuh orang menjadi hanya tiga orang dan meniadakan posisi sekretaris kementerian. Tujuan restrukturisasi itu jelas, yakni demi efisiensi birokrasi, terlebih Presiden Jokowi telah memberikan dua wakil menteri untuk ikut mengelola Kementerian BUMN.

Gebrakan juga dilakukan Erick Thohir dengan merombak jajaran komisaris dan direksi perusahaan-perusahaan pelat merah. Dia, umpamanya, mengangkat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai komisaris utama dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina. Belakangan, Komjen Condro Kirono ditunjuk sebagai komisaris BUMN yang sangat strategis itu.

Perombakan juga dilakukan di PT Bank Tabungan Negara dengan masuknya mantan komisioner KPK Chandra Hamzah sebagai komisaris utama. Perombakan-perombakan itu baru gebrakan awal yang bakal disusul dengan gebrakan-gebrakan berikutnya. Manajemen BUMN-BUMN strategis lainnya, termasuk PT PLN, akan secepatnya dirombak pula.

Seperti yang sudah-sudah, pergantian menteri biasa diikuti dengan pergantian kebijakan sekaligus pergantian personel. Namun, apa yang terjadi di lingkungan Kementerian BUMN kali ini terbilang mengejutkan. Masuknya nama-nama yang akrab dengan kontroversi ke jajaran pengelola perusahaan pelat merah, mau tak mau, suka tidak suka, memantik perdebatan.

Wajar, sangat wajar, jika setiap kebijakan menimbulkan pro dan kontra. Jamak, amat jamak, jika setiap kebijakan tak memuaskan semua orang. Pun demikian dengan sejumlah kebijakan yang sudah dan akan diambil di lingkungan BUMN. Namun, akan lebih elok bagi kita untuk tidak mengedepankan pesimisme dan sinisme dalam menyikapi kebijakan-kebijakan itu.

Kita yakin penunjukan petinggi BUMN tidak asal dilakukan, tetapi memang dengan pertimbangan yang sangat matang dan alasan-alasan kuat. Sudah terlalu lama negara membiarkan BUMN salah urus. Sudah sangat lama BUMN dibiarkan sakit karena terus menjadi perahan para pemegang kuasa sehingga tak berdaya untuk memberikan manfaat kepada rakyat.

Karena itu, meski terlambat, alangkah baiknya negara betul-betul menyadari bahwa selama ini keliru mengurus BUMN dan bertekad memperbaiki dengan menempatkan orang-orang berjiwa pendobrak. Kita percaya mereka yang diberi kepercayaan ialah orang-orang kompeten, bukan titipan atau pesanan politik seperti yang terjadi selama ini.

Bisa jadi ada di antara mereka yang masih hijau dalam dunia bisnis pelat merah. Namun, selama punya kapabilitas memimpin organisasi dan berintegritas tinggi tanpa pernah berniat mengambil keuntungan pribadi seperti yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, mereka tetap layak menjadi sandaran pengharapan.

Orang-orang seperti itulah yang bisa menjadi tumpuan untuk memastikan BUMN berjalan di jalan yang benar, jalan menuju profesionalisme dalam berbisnis, yang juga andal dalam menjalankan tugas sosial untuk memenuhi hajat hidup anak bangsa. Kita percaya negara tidak salah memilih para petinggi BUMN. Kita percaya mereka yang dipilih memang punya kualitas dan kapabilitas.

Akan tetapi, kita juga pantang menutup telinga dari suara-suara yang meragukan mereka. Suara-suara itu tetap harus didengar, lalu dijadikan pemacu motivasi untuk unjuk bukti dengan menjadikan BUMN lebih hebat ketimbang saat ini.