CPNS dan Penataan Birokrasi

MAGNET untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) rupanya masih kuat. Yang cukup mengagetkan, kuatnya magnet itu bahkan mampu menarik minat kaum milenial. Padahal, menjadi PNS identik dengan pencarian kemapanan, sebaliknya milenial kerap disebut sebagai generasi yang antikemapanan. Dua karakter yang sebetulnya berseberangan.

Namun, fakta berkata lain. Pada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 di semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, jumlah pendaftar hingga kemarin, menurut data Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah mencapai 3,25 juta orang. Diperkirakan, saat semua pendaftaran ditutup, jumlah orang yang membuat akun untuk mendaftar CPNS bisa menyentuh 4,5 juta orang seperti tahun lalu. Tentunya sebagian besar pendaftar itu ialah mereka yang dikategorikan sebagai milenial.

Lantas apa makna dari angka-angka itu? Kita bisa melihatnya dari beberapa sudut. Pertama, masih menyemutnya pencari kerja ke kantor pemerintah boleh jadi merupakan peringatan bahwa negara sesungguhnya masih lemah dalam hal penyediaan tenaga kerja, terutama penciptaan iklim bagi investasi swasta. Negara juga bisa dianggap tidak memiliki langkah konkret menciptakan lebih banyak entrepreneur di Tanah Air.

Alhasil, orang pun masih berbondong-bondong, berlomba-lomba menjadi pegawai negeri karena di sana menjanjikan kemudahan. Betul, sebagian pendaftar pasti ada yang punya niat tulus menjadi ASN untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat. Akan tetapi, siapa pula yang bisa membantah bahwa sebagian yang lain ingin menjadi ASN untuk sekadar mencari 'keamanan' karena bakal memperoleh gaji dan pensiun dari negara.

Harus diakui, selama ini sebagai ujung tombak birokrasi, pegawai negeri belum muncul sebagai kekuatan yang menggerakkan perubahan atau pertumbuhan. Dalam banyak hal, birokrasi justru menjadi penghambat. Birokrasi kerap kali bukan melayani, malah membebani.

Karena itu, Presiden Joko Widodo telah meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo agar memperbaiki sekaligus mengoptimalkan sistem rekrutmen CPNS tahun ini sebagai langkah awal memulai penataan birokrasi di tingkat kepegawaian pemerintah.

Dari sudut pandang ini, kita mestinya bisa memupuk optimisme bahwa tingginya animo publik dalam seleksi CPNS, terutama kaum muda dan milenial, akan menjadi modal kuat bagi negara mereformasi kusutnya birokrasi. Kepada siapa lagi kita berharap soal penciptaan birokrasi yang simpel, efektif, efisien, tak berbelit, penuh inovasi, dan berbasis digital kalau bukan kepada anak-anak muda?

Dengan proses seleksi CPNS yang baik, tanpa KKN, plus standar kelulusan yang tinggi, seharusnya para ASN muda yang dihasilkan nanti punya standar kualifikasi yang juga tinggi untuk melakukan perubahan-perubahan birokrasi. Jangan sampai sistem rekrutmen malah mematikan potensi mereka. Yang mestinya mampu membuat perubahan, justru terjangkiti virus birokrasi zaman lalu yang lelet dan menyebalkan.

Rekrutmen CPNS yang hampir ada setiap tahun juga harus dijaga betul agar negeri ini tidak terperosok ke dalam apa yang disebut sebagai negara pegawai, negara yang sebagian besar kerja dan potensinya diabdikan bagi para pegawai yang terus membengkak. Dengan jumlah mereka yang besar, PNS atau ASN harus menjadi pendobrak birokrasi yang mampat, bukan malah menjadi benalu.

Di luar itu, ledakan jumlah calon PNS mestinya menyadarkan pemerintah untuk terus mendorong pembukaan lapangan kerja di luar sektor negara. Sesungguhnya, ketika penataan birokrasi dapat dilakukan bersamaan dengan penciptaan lapangan kerja, pada saat itulah salah satu titik hambat terbesar dari pertumbuhan akan terurai.