Headline

Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.

Jalan Pilihan Teroris

11/10/2019 05:00

PERISTIWA penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan Wiranto yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Pandeglang, Banten, membuat banyak pihak terkejut. Terlebih ketika polisi menduga bahwa kedua pelaku terkait dengan jaringan terorisme. 

Hal pertama yang mengusik ialah bagaimana seorang pejabat negara seperti itu mudahnya diserang secara fisik oleh orang di luar lingkungan tim sang pejabat. Kedua, informasi bahwa pejabat negara menjadi sasaran terorisme bukan sesuatu yang baru. Teroris selalu berusaha menjangkau pihak-pihak yang dianggap mewakili negara. 

Dengan begitu, kewaspadaan aparat otomatis meningkat ketika mengamankan kegiatan pejabat negara. Nyatanya, pengamanan mudah dibobol. Sama sekali tidak ada petugas keamanan yang menyangka bahwa dua pelaku yang berdiri cukup dekat dari posisi Wiranto bakal menyerang. 

Kita semakin terkejut saat dalam jangka waktu pendek pihak berwenang langsung mengetahui identitas pelaku utama dan afiliasinya terhadap jaringan terorisme di Bekasi. Bukan soal cepatnya pengungkapan identitas mereka, melainkan aparat keamanan selama ini sudah memantau pergerakan kelompok terorisme yang menaungi pelaku. 

Abu Rara, sebutan si pelaku, merupakan bagian dari kelompok Jamaah Ansarud Daulah (JAD) di Bekasi. Menurut Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Syahril Alamsyah alias Abu Rara terdeteksi sebelumnya merupakan anggota JAD Kediri hingga pindah ke Bogor. Namun, deteksi itu ternyata tidak bisa membantu mencegah serangan terhadap pejabat negara.

Kepala BIN menyatakan pola serangan yang dilakukan dengan sistem sel atau orang per orang membuat aparat kesulitan mendeteksi untuk pencegahan. Budi Gunawan lantas meminta bantuan masyarakat untuk mengenali bibit-bibit terorisme di sekitar lingkungan tempat tinggal. 

Pertanyaannya, jika aparat saja tidak mampu mengenali sel terorisme saat mereka hendak menyerang di tempat terbuka, padahal pergerakannya sudah terdeteksi, bagaimana dengan orang awam? Apalagi, Wiranto baru-baru ini juga menjadi salah satu dari empat tokoh yang diancam dibunuh. Patut diduga ada kelengahan aparat yang membuka lebar pintu serangan para teroris.

Peristiwa penusukan terhadap Wiranto, kemarin, sekaligus mengingatkan kita bahwa radikalisme yang menjadi akar terorisme benar-benar nyata dan masih hadir di antara kita. Mereka akan terus-menerus menebar ketakutan melalui aksi kekerasan. Cara-cara itu lekat dengan orang-orang yang tidak segan memaksakan kehendak agar keinginan mereka terpenuhi.

Teroris menolak saluran demokrasi dan memilih jalan kekerasan karena landasan ideologi. Memaksakan kehendak dengan aksi kekerasan juga yang paling mudah dilakukan. Berbeda dengan berdemokrasi yang memerlukan kepatuhan menaati peraturan perundangan di bawah naungan konstitusi. 

Dalam berdemokrasi perlu kepiawaian meyakinkan orang lain dengan menggugah kesadaran, bukan memancing ketakutan ataupun kemarahan. Berdemokrasi tidak hanya melulu meminta hak-hak kita dihormati, tetapi juga menghargai hak orang lain. 

Teroris memilih menusuk dengan pisau untuk meraih tujuan, sedangkan pejuang demokrasi menusuk dengan gagasan.
 



Berita Lainnya
  • Ekonomi Mulai di Zona Terang

    06/2/2026 05:00

    KABAR cerah datang dari Badan Pusat Statistik (BPS), kemarin.

  • Alarm Pengelolaan Sampah

    05/2/2026 05:00

    BALI, kata Presiden Prabowo Subianto, merupakan etalase Indonesia di mata dunia. Etalase itu mestinya bersih, indah, dan sedap dipandang.

  • Jaga Regenerasi Bulu Tangkis Kita

    04/2/2026 05:00

    SEJAK Olimpiade dihidupkan lagi pada 1859, dunia sudah melihat bahwa menang di pertandingan olahraga antarnegara punya arti amat besar.

  • Meneruskan Ambang Batas Parlemen

    03/2/2026 05:00

    KUALITAS demokrasi suatu bangsa selalu berbanding lurus dengan kesehatan partai politik.

  • Tindak Aksi Kemplang Pajak

    02/2/2026 05:00

    DI saat gonjang-ganjing yang terjadi di pasar modal Indonesia belum tertangani secara tuntas, kita kembali disuguhi berita buruk lain di sektor ekonomi.

  • Benahi Bursa Efek Indonesia

    31/1/2026 05:00

    KEPUTUSAN mengundurkan diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, Jumat (30/1), pantas diapresiasi.

  • Jangan Ulangi Kasus Hogi

    30/1/2026 05:00

    DALAM beberapa hari terakhir, ruang publik kembali diharubirukan oleh dua kasus yang melibatkan aparat penegak hukum.

  • Memangkas BBM Subsidi Berbasis Keadilan

    29/1/2026 05:00

    PEMERINTAHAN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai menyentuh bola panas, yakni mengutak-atik bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

  • Menunggu Bukti Aksi Purbaya

    28/1/2026 05:00

    BEA cukai dan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dari sanalah roda pemerintahan dan negara mendapatkan bahan bakar untuk bergerak.

  • Gaji Kecil bukan Pembenar Aksi Korup

    27/1/2026 05:00

    Jika dihitung secara sederhana, gaji bupati Rp5,7 juta per bulan selama lima tahun masa jabatan hanya menghasilkan sekitar Rp342 juta.

  • Lalai Mencegah Bencana

    26/1/2026 05:00

    NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.

  • Akhiri Menyalahkan Alam

    24/1/2026 05:00

    BANJIR lagi-lagi merendam Jakarta dan daerah penyangganya, Bekasi dan Tangerang.

  • Pencabutan Izin bukan Ajang Basa-basi

    23/1/2026 05:00

    PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.

  • Mewaspadai Pelemahan Rupiah

    22/1/2026 05:00

    PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.

  • Akhiri Biaya Politik Tinggi

    21/1/2026 05:00

    Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.

  • Cermat dan Cepat di RUU Perampasan Aset

    20/1/2026 05:00

    PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.