Papua Adalah Kita

KONDISI di Papua kembali memanas dalam dua hari terakhir. Sejumlah demonstrasi berakhir ricuh dan menimbulkan korban jiwa. Seorang prajurit TNI gugur serta sejumlah aparat lainnya terluka akibat panah saat mengamankan demo di Kabupaten Deiyai, Papua, Rabu (28/8). Juga ada satu korban dari pihak penyerang TNI-Polri yang tewas karena terkena panah rekannya sendiri.

Aksi anarkistis yang dilakukan massa masih berlanjut kemarin di Jayapura. Fasilitas umum dibakar. Massa yang berjumlah ratusan itu sempat membakar kantor Majelis Rakyat Papua (MRP). Massa juga membakar kantor Telkom, kantor pos, serta fasilitas publik lainnya.

Aksi-aksi tersebut sangat disayangkan meski merupakan reaksi dari tindakan rasialis terhadap mahasiswa asal Papua di Asrama Papua Surabaya, Jawa Timur. Apalagi, aparat telah melakukan penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan aksi rasialis, bahkan terhadap aparat.

Tri Susanti, mantan caleg Partai Gerindra, sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus rasialisme dan enam orang lainnya dicekal. Selain itu, proses hukum terhadap anggota TNI yang diduga bertindak rasialis juga tengah berjalan dengan dilakukannya sejumlah pemeriksaan oleh POM TNI.

Artinya, penegakan hukum terhadap persoalan yang menjadi akar masalah telah dilakukan. Semestinya tidak ada alasan lagi bagi masyarakat Papua untuk melakukan protes. Kita khawatir ada penumpang gelap yang ingin memisahkan Papua dengan Indonesia menunggangi aksi-aksi tersebut.

Meski hukum sudah bekerja, celakanya eskalasi gangguan keamanan dan ketertiban di Papua meningkat. Pihak aparat keamanan harus segera melakukan langkah-langkah komprehensif sehingga suasana Papua kembali kondusif. Jika dibiarkan berlarut, celah-celah provokasi yang ditunggangi isu-isu disintegrasi akan makin punya panggung.

Tak ayal, isu-isu mengenai referendum kembali menyeruak. Sejumlah aksi massa dengan terbuka membentangkan dan mengibarkan bendera bintang kejora sebagai simbol gerakan Papua merdeka, termasuk di depan Istana Merdeka, Rabu (28/8).

Kondisi itu harus segera ditangani pemerintah dengan menemukan solusi terbaik bagi masyarakat Papua dan Papua Barat. Jika tidak ada skala prioritas dari pemerintah dalam persoalan Papua, bisa diprediksi eskalasinya akan semakin panjang dan meluas.

Semua bentuk pelanggaran hukum tentu harus ditindak. Namun, pemerintah bersama aparat tidak boleh salah langkah. Langkahnya harus pas, terukur, dan tidak reaktif. Harus diakui, kasus Papua membesar karena penanganan awal dalam kasus di Surabaya dan Malang salah kaprah.

Negara juga harus sadar bahwa mudah tersulutnya konflik di Papua saat ini menunjukkan bukti bahwa masih ada pekerjaan besar dalam menjadikan Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari NKRI.

Kita menyaksikan betapa pemerintah di bawah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berupaya keras mewujudkan kesejahteraan masyarakarat Papua dan Papua Barat. Pemerintah mengalirkan dana otonomi khusus sangat besar. Pembangunan infrastruktur pun digenjot. 

Pemerintahan Jokowi-JK punya komitmen untuk membangun Papua dan Papua Barat lewat anggaran dan subsidi yang mencapai Rp100 triliun, jauh jauh lebih besar daripada pajak dari gas di Papua dan royalti PT Freeport Indonesia yang hanya sekitar Rp20 triliun.

Tentu ke depan diharapkan pemerintah mempunyai strategi yang paling tepat untuk mengatasi masalah multidimensi di Bumi Cenderawasih. Pendekatannya pun mesti multidimensi, meliputi pendekatan kesejahteraan, politik dan diplomasi, hukum, serta tentu saja keamanan dalam negeri dalam porsi yang presisi. Semua pendekatan itu mesti dibungkus dalam satu prinsip, yakni manusiawi, humanis, sebab Papua ialah kita.