Menuju Kematangan Demokrasi

PERHELATAN pemilu di Indonesia bisa dikategorikan cukup keras dalam lima tahun terakhir. Dimulai dari pemilihan legislatif pada April 2014 yang disusul pemilihan presiden pada Juli 2014. Tahun berikutnya, pilkada serentak melibatkan 269 daerah.

Setelah itu Pilkada 2017 dengan keikutsertaan 101 daerah, termasuk pemilihan gubernur yang berlangsung begitu panas di Provinsi DKI Jakarta. Dilanjutkan tahun berikutnya dengan 171 daerah. Gelaran terbaru pesta demokrasi ialah pemilu tahun ini. Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak perdana dalam sejarah Indonesia yang mencakup pemilihan legilatif dan pemilihan presiden di hari yang sama.

Dengan pelaksanaan yang nyaris tiap tahun, penyelenggaraan pemilu semakin baik disertai perbaikan kelembagaan dan perangkat aturan perundang-undangan. Terbukti, berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik, kemarin, Indeks Demokrasi Indonesia 2018 tercatat 72,39 poin, naik tipis jika dibandingkan dengan di 2017.

Bila disimak sejak 2015, indeks yang menunjukkan perkembangan demokrasi di Tanah Air itu cenderung terus naik. Hanya pada 2016 menurun. Meski begitu, indeks demokrasi Indonesia masih berada di kategori sedang. Kategori yang sama disandang Indonesia sejak indeks itu mulai dihitung pada 2009.

Untuk bisa meraih kategori bagus, indeks harus mencapai minimal 80 poin. Itu bukan perkara yang mudah, mengingat sudah satu dekade posisi Indonesia stagnan di kategori sedang. Apalagi, menurut indeks terbaru 2018, perkembangan aspek kebebasan sipil dan aspek hak-hak politik menurun.

Empat indikator terburuk meliputi ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat. Kemudian, minimnya persentase perempuan terpilih di DPRD. Selain itu, demonstrasi yang bersifat kekerasan serta lemahnya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah.

Idealnya, dengan banyak berlatih, orang akan semakin mahir. Semakin terbiasa dengan prosesi pemilu, segenap komponen bangsa semakin matang dalam berdemokrasi. Akan tetapi, itu belum kita capai. Rupanya kerapnya penyelenggaraan pemilu belum cukup mendewasakan kita.

Masih banyak yang perlu dibenahi. Memang, dalam Indeks Demokrasi Indonesia 2018, peran partai politik mengalami peningkatan paling besar hingga menembus poin 80. Namun, partai dan elite politik masih diharapkan dapat lebih jauh berperan.

Keduanya juga merupakan lokomotif dalam pengembangan aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik. Ketika kedua aspek itu terpuruk, partai dan elite politik sama-sama memiliki tanggung jawab untuk mengangkat, bukan hanya masyarakat.

Demikian pula dalam menjaga demokrasi yang sehat. Mekanisme checks and balances atau saling kontrol harus dimantapkan untuk memastikan penyelenggaraan kekuasaan tidak menyimpang. Partai dan elite politik bertanggung jawab menghadirkan pihak penyeimbang pemerintah dalam bentuk oposisi yang kuat.

Dengan sistem penunjang demokrasi yang berjalan baik, disertai upaya terus-menerus pendewasaan rakyat, Indonesia tidak perlu menunggu satu dekade lagi untuk menjadi negara yang matang berdemokrasi.