Rekonsiliasi bukan Negosiasi

KEDEWASAAN politik ditunjukkan para tokoh, kemarin. Di Menteng, Jakarta, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjamu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Pada waktu hampir bersamaan, di Gondangdia, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menjamu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Lewat dua santap hangat itu masyarakat bisa melihat bahwa perbedaan politik bukanlah permusuhan. Kekalahan dan kemenangan bukan pula penghalang untuk duduk bersama.

Kehangatan hubungan para tokoh itu ialah gambaran sejati dinamika politik. Adakalanya di satu biduk, satu pasangan dalam pilpres, dan juga satu deklarasi kelahiran ormas.

Namun, ada pula masa berbeda jalan ketika nilai yang diusung juga berbeda. Terpenting ialah menyudahi kompetisi ketika kontestasi usai.

Itulah yang semestinya diteladani para kader partai hingga akar rumput. Tidak saja harus menghentikan permusuhan, tetapi juga sudah saatnya kembali ke persoalan bangsa yang lebih besar.

Di sisi lain, naif jika mengartikan rekonsiliasi menjadi persatuan seutuhnya. Bahkan rekonsiliasi itu sendiri juga memiliki arti menerima dan berdamai dengan perbedaan.

Terlebih di dunia politik, persatuan macam itu memang tidak boleh ada. Hal ini kembali kepada roh politik itu sendiri yang merupakan seni untuk kekuasaan.

Tanpa perbedaan, kekuasaan akan berbahaya karena terlampau besarnya. Itulah sebabnya, sejak dahulu adanya pihak yang berbeda atau oposisi ialah keharusan, bahkan kebutuhan politik.

Oposisi inilah yang menjadi pengimbang bagi pihak yang berkuasa. Menjadi kepanjangan tangan rakyat pula untuk menyentil manakala penguasa tidak lagi di jalurnya.

Penghargaan terhadap peran oposisi itu pula yang kita harapkan tidak tergoyahkan meski dalam kehangatan jamuan di Menteng kemarin.

Sebagai dua politikus senior lintas era, Megawati dan Prabowo tentunya paham bahwa demokrasi kita telah menjadi kuat juga berkat keteguhan oposisi.

Relasi keduanya sudah terjalin erat sejak Megawati dan Prabowo berpasangan pada Pilpres 2009. Dua pilpres berikutnya mereka bersimpangan jalan.

Dalam pernyataan pers bersama kemarin, keduanya memberi sinyalemen menjajaki peluang bekerja sama meskipun berbeda sikap politik saat Pilpres 2019.

Harus tegas dikatakan bahwa pemaksaan terhadap penyatuan koalisi akan cenderung berbuah tuntutan-tuntutan kompromistis. Lebih celaka lagi jika tuntutan itu hal yang berseberangan dengan hukum dan keadilan.

Hal ini pula yang sudah mulai muncul seiring dengan adanya upaya rekonsiliasi dari tokoh-tokoh partai.

Salah seorang tokoh Gerindra, misalnya, mensyaratkan rekonsiliasi dengan pemulangan tokoh yang tersangkut perkara hukum.

Permintaan ini tidak saja salah alamat, tetapi pula telah merendahkan kemuliaan rekonsiliasi. Merendahkan hukum dan kepentingan bangsa hanya demi kepentingan kelompok.

Adanya hal-hal itu memunculkan kekhawatiran sisi buruk rekonsiliasi. Wajar pula jika tidak sedikit pihak yang mengkhawatirkan penyalahgunaan rekonsiliasi menjadi negosiasi politik tersembunyi.

Sebab itu, kita meminta seluruh pemimpin partai untuk menjaga keluhuran proses demokrasi yang sudah dilalui dengan susah payah.

Janganlah pesta demokrasi kemarin justru rusak setelah mencapai finis. Elok nian bila saat ini soliditas di internal koalisi pendukung Jokowi-Amin tetap menjadi prioritas.