Membangun Oposisi Menjaga Demokrasi

DEMOKRASI sebuah bangsa tidak akan tumbuh sehat jika pemangku kekuasaan hanya mewakili satu pandangan tanpa ada kekuatan yang mampu mengimbangi dan mengkritisinya. Oposisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi salah satu fondasi negara demokrasi.

Kekuatan oposisi yang seimbang akan membuat pemerintah yang berkuasa 'terjaga' dan menyadari ada pihak lain yang bisa saja memberikan tawaran kebijakan yang lebih baik. Oposisi diperlukan pemerintah sebagai stimulus untuk meningkatkan kinerja.

Terbangunnya oposisi yang seimbang menjadi keniscayaan, dan merupakan tanggung jawab semua pemangku kekuasaan di negeri ini. Bukan hanya oleh koalisi partai politik pendukung Prabowo yang kalah, membangun oposisi juga menjadi tanggung jawab kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang menang dalam Pilpres 2019 untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat.

Dalam konteks ini, sangat penting untuk 'membiarkan' partai politik pendukung Prabowo menjalankan peran sebagai oposisi. Tak perlulah parpol di luar koalisi saat ini digoda dengan berbagai tawaran posisi. Apalagi, saat ini, partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin menguasai lebih dari separuh kursi di parlemen atau 60,7%, sedangkan parpol pengusung Prabowo-Sandi hanya 39,3%.

Penguasaan kursi parlemen sebesar itu oleh parpol pendukung Jokowi sudah lebih dari cukup untuk menyokong kebijakan pemerintahan di parlemen. Dari segi kuantitas, tidak perlu lagi menarik parpol masuk ke koalisi. Jika ditambah lagi, koalisi pemerintah akan makin gemuk, sedangkan oposisi akan semakin lemah tanpa taji.

Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika pemerintahan tidak memiliki alat kontrol gara-gara hampir seluruh partai politik akhirnya bergabung ke kekuasaan. Pemerintahan tentu akan berjalan sesuka hati.

Pemerintah, dalam hal ini presiden, juga bakal sulit untuk bergerak lincah karena harus mengakomodasi begitu banyak kepentingan. Yang terjadi malah percekcokan internal. Sebuah kebijakan sangat mungkin akan diributkan internal pemerintahan sendiri. Ujung-ujungnya kepentingan rakyat pula yang dikorbankan.

Apalagi, Jokowi menegaskan bahwa dalam lima tahun mendatang dirinya sudah tidak punya beban dalam memimpin negeri ini. Untuk itulah akan perlu bagi Jokowi untuk fokus melakukan akselerasi pembangunan, menuntaskan kerjanya di periode pertama, juga mewujudkan janji-janji baru kampanyenya.

Lebih baik memperkuat soliditas koalisi yang ada saat ini daripada disibukkan dengan urusan konsolidasi koalisi karena hadirnya penumpang baru dalam pemerintahan. Apalagi partai-partai politik yang akan bergabung belakangan belum tentu teruji loyalitasnya.

Alih-alih menambah soliditas koalisi, yang terjadi ya itu tadi, kompetisi internal yang menyebabkan koalisi rapuh.

Struktur koalisi pemerintah itu merupakan pilihan Jokowi-Amin, apakah menjalankan pemerintahan dengan koalisi ramping atau koalisi pemerintahan yang sangat gemuk. Namun, yang jelas, hadirnya oposisi yang relatif solid sebagai penyeimbang koalisi yang sebetulnya sudah solid merupakan keharusan untuk menjaga iklim demokrasi.