Presiden untuk Semua

RAKYAT Indonesia telah menentukan pilihan dalam pemilu presiden-wakil presiden dan pemilu legislatif. Komisi Pemilihan Umum pun telah menuntaskan rekapitulasi nasional, kemarin, atau sehari lebih cepat daripada tenggat 35 hari setelah pencoblosan atau 22 Mei.

Yang paling ditunggu bangsa ini tentu hasil pilpres. Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendulang suara 85.607.362 atau 55,5%, unggul jauh atas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang meraih 68.650.239 suara atau 44,5%. Total suara sah nasional mencapai 154.257.601.

Penetapan hasil rekapitulasi nasional itulah yang memiliki legitimasi dan kekuatan hukum sebagai dasar penetapan pemenang pemilu. Bukan hitung cepat lembaga survei, bukan pula Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU, apalagi sistem penghitungan internal tiap paslon.

Tidak hanya di dalam negeri, hasil pemilu di negeri ini mendapat atensi besar di luar negeri. Sejumlah media internasional ramai-ramai memberitakan kemenangan Jokowi. Sejumlah pemimpin negara sahabat,  seperti PM Malaysia Mahathir Mohammad dan PM India Narendra Modi pun mengucapkan selamat kepada Jokowi untuk memimpin di periode kedua.

Kedua paslon juga langsung memberikan pernyataan sikap. Jokowi-Ma'ruf Amin menyatakan bersyukur atas pemilu yang terselenggara jujur dan adil. Demikian pula dengan kedewasaan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi lewat pemilu secara damai sesuai amanat konstitusi.

Sebaliknya, kubu Prabowo-Sandi berkukuh tidak menerima hasil rekapitulasi suara tersebut karena menganggap ada banyak indikasi kecurangan. Langkah hukum sesuai dengan konstitusi akan mereka tempuh untuk menggugat hasil pilpres lewat Mahkamah Konstitusi.

Hal yang biasa dalam sebuah kontestasi politik; ada pihak yang menang, ada pula yang kalah. Meskipun yang kalah enggan menerima hasil dan menuding adanya kecurangan, hal itu tidak menjadi masalah selama disalurkan lewat jalur hukum.

Kita patut mensyukuri bahwa proses pemilu yang demikian panjang dan melelahkan masih terjaga dalam rel demokrasi. Bahwa saluran-saluran demokrasi untuk mengajukan gugatan tidak tersumbat. Begitu juga legitimasi penyelenggara pemilu tetap terjaga.

Karena itulah, narasi-narasi people power yang diprovokasikan selama ini tidak lagi memiliki relevansi, telah kehilangan pijakannya. Hanya MK yang berwenang untuk menyatakan hasil pemilu berubah atau tidak.

Lebih baik para pendukung dan simpatisan membantu tim hukum paslon 02 mengumpulkan bukti-bukti autentik. Gugatan sengketa hasil pemilu ke MK paling lambat bisa diajukan tiga hari pascapengumuman hasil rekapitulasi suara nasional oleh KPU.

Gerakan massa yang mulai dilakukan kemarin hanya akan mengusik stabilitas. Apalagi, Polri telah menemukan sejumlah indikasi gangguan keamanan yang disiapkan teroris, juga mengungkap dugaan penyelundupan senjata yang diduga kuat bakal digunakan pada aksi 22 Mei.

Bangsa ini mestinya fokus memacu energinya untuk menatap ke depan, mendukung pembangunan yang akan dijalankan pemerintahan periode mendatang. Semua pihak dapat meneruskan kembali tujuan dari proses pemilu dan demokrasi, yaitu bergotong royong membangun kesejahteraan bangsa demi kemajuan NKRI. Bukan sebaliknya, malah merusak iklim demokrasi yang sudah terbangun dan telah diakui dunia.

Jokowi dan Kiai Ma'ruf yang memenangi kontestasi akan menjadi pemimpin bangsa lima tahun ke depan. Pemimpin bagi semua golongan dan lapisan masyarakat di seluruh pelosok negeri. Pemimpin bagi 100% rakyat Indonesia, bukan hanya 55,5% pemilihnya.

Yakinlah bahwa ada kepentingan negara yang jauh lebih besar, yakni persatuan dan kesatuan, ketimbang terus bergelut demi kekuasaan. Ketika pemimpin telah berjanji untuk menyejahterakan 100% rakyat Indonesia, rakyat semestinya juga memberikan dukungan 100%.