Presiden tanpa Beban

SUDAH mengupayakan perbaikan birokrasi selama hampir lima tahun memimpin negeri ini, sudah memangkas rantai perizinan dari 259 izin menjadi tinggal 58 izin, tetapi nyatanya pengurusan izin usaha yang berbelit masih menjadi salah satu penyakit birokrasi yang paling sulit sembuh di Indonesia.

Pantaslah bila Presiden Joko Widodo merasa jengkel dan berjanji bakal lebih tegas, lebih berani mengambil risiko mengeluarkan kebijakan-kebijakan tidak populer jika ia dinyatakan menang Pemilu 2019 dan kembali memimpin Indonesia untuk periode kedua.

Kejengkelen Presiden itu meluap saat memberikan sambutan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Jakarta, kemarin. Dalam forum itu Jokowi buka-bukaan bahwa di periode kedua pemerintahannya nanti, seandainya dirinya dinyatakan menang, ia sudah tak punya beban.

Amat mungkin beban yang ia maksudkan dan garis bawahi ialah beban politik karena ia tidak mungkin dapat mencalonkan diri kembali untuk periode berikutnya. Karena sudah tak ada beban, ia akan fokus kerja. "Apa pun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan," kata Jokowi.

Pernyataan itu tentu memiliki makna yang dalam serta implikasi yang luas. Secara tersirat ada semacam pengakuan dari Jokowi bahwa pengelola negara masih sering absen ketika dunia usaha mengeluhkan soal birokrasi dan perizinan yang berbelit serta kepastian hukum. Ada pula pengakuan bahwa banyak lembaga yang selama ini nihil memberikan kontribusi kepada negara dan malah memperpanjang rantai birokrasi.

Pengakuan itulah yang patut kita hargai dalam konteks pemerintahan saat ini tidak alergi dengan yang namanya evaluasi. Tampaknya sepele, tetapi sejatinya hal itu teramat penting karena ketulusan menerima hasil evaluasi akan menjadi modal berharga dalam menentukan langkah apa yang harus dilakukan di masa mendatang.

Dalam ilmu tata kelola pemerintahan, dari zaman dahulu sampai era modern saat ini, evaluasi wajib dilakukan untuk mengetahui apakah sumber penyakitnya ada di konsep perencanaan, pada eksekusi di lapangan, atau bahkan memang lemah di keduanya. Proses evaluasi juga akan memindai jangan-jangan justru penyakit lama terkait dengan mentalitas yang masih menjadi biang masalah dunia birokrasi kita.

Dengan perspektif seperti itu, kejengkelan Presiden yang dilontarkan di hadapan para menteri dan kepala-kepala daerah seluruh Indonesia itu menjadi sangat masuk akal. Kejengkelan itu ialah sindiran sekaligus peringatan buat para kepala daerah dan para (calon) pembantunya di kabinet nanti untuk tidak bermain-main lagi dalam soal birokrasi.

Jokowi tentu tidak ingin reformasi birokrasi yang sudah ia canangkan hanya menjadi barang bagus di atas kertas, tapi kemudian membusuk tanpa eksekusi. Kebijakan tanpa eksekusi sesungguhnya hanyalah kebijakan olok-olok. Karena itu, Jokowi memang harus jengkel. Ia mesti melecut dirinya dan seluruh pihak yang terkait dengan pemerintahan untuk menghindarkan diri dari kebijakan olok-olok tersebut.

Senyawa dengan itu, keleluasaan dan ketiadaan beban Jokowi di periode keduanya nanti mestinya bisa dimaksimalkan dengan membentuk 'pasukan' kabinet yang lebih trengginas dan terampil. Pilihlah kabinet dengan komposisi yang menomorsatukan para ahli atau zaken kabinet.  

Patut dicatat, zaken kabinet bukan berarti meninggalkan partai politik karena kita percaya banyak ahli dan teknokrat di parpol yang memiliki kemampuan mumpuni untuk menjadi bagian dari eksekutif. Namun, setidaknya spirit dari zaken kabinet akan lebih membuktikan kedaulatan presiden atas kabinetnya, jauh dari sekadar ajang bagi-bagi kursi menteri untuk parpol pendukung.

Keberanian Jokowi untuk membentuk zaken kabinet barangkali akan menjadi salah satu jalan keluar terbaik dari persoalan-persoalan yang membuatnya jengkel selama ini. Kita yakin, sebagus apa pun kebijakan, jika dibebankan ke tangan orang yang tak cakap, tidak akan berarti apa-apa.