Media Asing Tempat Curhat

Penulis: Media Indonesia Pada: Rabu 08 Mei 2019, 05:00 WIB Editorial MI

CALON presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berkeluh kesah kepada wartawan asing soal dugaan kecurangan pemilu. Namun, pada saat bersamaan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menerima pujian pemimpin dunia karena pemilu berjalan lancar.

Prabowo bertemu sejumlah wartawan media asing di kediamannya, Senin (6/5). Dalam pertemuan itu Prabowo mengungkapkan ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif selama penyelenggaraan Pilpres 2019.

Sebaliknya, hingga kini, lebih dari 30 pemimpin dunia memberikan ucapan selamat kepada Jokowi, calon presiden petahana. Teranyar, pada Minggu (5/5), Jokowi menerima ucapan selamat dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris Theresa May dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Jokowi menjelaskan kepada pemimpin dunia perihal pemilu yang berjalan damai, adil, dan transparan.

Harus jujur diakui bahwa ada perbedaan mendasar antara Prabowo dan Jokowi saat memberikan informasi kepada dunia. Prabowo memberikan narasi kecurangan pemilu, sedangkan Jokowi menyampaikan keberhasilan Indonesia menyelenggarakan pemilu.

Akan tetapi, narasi kecurangan pemilu sudah diungkapkan kubu 02 jauh-jauh hari sebelum pesta demokrasi itu digelar. Ironisnya, dugaan kecurangan lebih banyak disuarakan di media sosial. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno baru melaporkan dugaan kecurangan itu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pekan lalu dan pekan ini mulai disidangkan.

Tudingan kecurangan tanpa disertai bukti valid, langsung atau tidak langsung, berpotensi mendelegitimasi pelaksanaan pemilu. Ada kesan yang ingin didapat bahwa kubu 02 hanya bisa dikalahkan kecurangan. Padahal, berdasarkan hasil hitung cepat lembaga-lembaga survei tepercaya maupun hitungan nyata dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), kubu 01 masih unggul atas kubu 02.

Tegas dikatakan bahwa pemilu sebagai mekanisme demokrasi harus mampu menyelesaikan perbedaan dengan cara-cara beradab. Karena itu, mereka yang terlibat dalam kontestasi pemilu hendaknya menggunakan cara-cara beradab pula jika tidak menerima hasilnya, bukan dengan cara-cara inkonstitusional seperti menggerakkan kekuatan rakyat.

Kepolisian dan TNI patut diberi apresiasi karena sejak awal sudah mengantisipasi dan mengingatkan konsekuensi hukum jika melakukan people power. Bahkan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam pertemuan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kemarin, sudah menangkap indikasi adanya provokasi dan penciptaan opini oleh pihak-pihak yang tidak menerima hasil penghitungan perolehan suara.

Peringatan Kapolri Jenderal Tito Karnavian patut dipetimbangkan bagi mereka yang ingin menggerakkan massa. Kapolri mengingatkan pihak yang menggerakkan massa atau people power untuk menggulingkan pemerintah bisa terancam pidana. Karena itu, berlapang dadalah menghargai pesta demokrasi yang telah terselenggara dengan baik.

Aparat penegak hukum tidak boleh tunduk kepada provokasi ataupun ancaman pengerahan kekuatan rakyat. Mekanisme hukum terbuka luas menyelesaikan sengketa. Jika tidak puas atas hasil pemilu yang diumumkan KPU pada 22 Mei, silakan beperkara di Mahkamah Konstitusi.

Di sinilah kematangan demokrasi bangsa ini diuji. Demokrasi itu menyelesaikan perbedaan dengan cara beradab, bukan memakai cara-cara premanisme yang berujung anarki.

Ujian terhadap kubu 02 kini datang dari Partai Demokrat yang turut mendukung Prabowo. Kader Demokrat mulai membuka tabir kesesatan klaim kemenangan Prabowo-Sandi sebesar 62% yang tidak pernah disertai data. Demokrat menyebutkan bahwa peran 'setan gundul' lebih dominan di koalisi dalam kesesatan klaim kemenangan tersebut.

Kubu 02 hendaknya mampu mengelola persoalan internal koalisi. Akan tetapi, tudingan Partai Demokrat bahwa klaim kemenangan 62% tanpa basis data akurat perlu diklarifikasi secara terbuka di ruang publik.

Publik berharap semua kontestan pemilu untuk move on, jangan berlama-lama larut dalam pesimisme. Tak perlu lagi mencurahkan isi hati alias curhat ke media asing pada saat pemimpin dunia mengakui pemilu berjalan transparan. Indonesia membutuhkan pemimpin yang entah menang atau kalah kontestasi tetap melantunkan optimisme.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More