Merindukan Ulama Penyejuk Umat

Penulis: Media Indonesia Pada: Senin, 06 Mei 2019, 05:05 WIB Editorial MI

PERAN ulama sejatinya tidak hanya menjaga agama dan umat, tetapi juga mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tanggung jawab ulama dituntut jauh lebih besar lagi di saat Ramadan datang setelah pemilu.

Setelah pemilu suasana politik masih saja memanas karena saling klaim kemenangan tanpa sabar menunggu keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei. Suasana kian memanas karena para elite politik tidak mampu menjaga lisan yang terkesan berpotensi menyulut bara konflik horizontal.

Pemikiran para ulama sangat dibutuhkan dalam kondisi bangsa saat ini. Pemikiran itu hendaknya menjadi pelita yang menuntun langkah membangun Indonesia sebagai bangsa yang jauh lebih bermartabat dan berbudaya.

Dalam perspektif itulah publik mengapresiasi Rapat Pleno Komisi Fatwa MUI yang menyerukan untuk menghormati lembaga negara yang diberikan tugas dan kewenangan oleh konstitusi, memercayakan kepada lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi untuk menjalankan tugas secara baik terkait dengan proses pemilu hingga tuntas.

Seruan Komisi Fatwa MUI sangat relevan dan ampuh untuk menangkis tudingan sepihak bahwa telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019. Apalagi jika tudingan itu disertai tuntutan untuk mendiskualifikasi pasangan tertentu.

Terus terang, beruntung Indonesia memiliki ulama-ulama yang konsisten dan konsekuen terhadap kebangsaan. Mereka merupakan guru bangsa yang tanpa lelah mendampingi masyarakat dengan keilmuan. Selalu memberikan nasihat bijak untuk merawat persatuan dalam perbedaan.

Nasihat bijak itu dihasilkan dari multaqo (pertemuan) alim ulama, habaib, dan cendekiawan muslim seluruh Indonesia di Jakarta, pekan lalu. Para ulama menyerukan pentingnya keutuhan bangsa dan negara dalam bingkai kesatuan. Hendaknya itu tidak boleh rusak karena perbedaan pilihan politik dalam pesta demokrasi. Umat harus menjunjung sikap demokratis dan keadaban agar keutuhan bangsa dan negara semakin kuat.

Perbedaan pilihan politik ialah keniscayaan sehingga bukan alasan untuk saling memusuhi. Mestinya perbedaan pilihan politik hanya ada sebelum masuk bilik suara. Begitu keluar dari bilik suara, semua kembali bersatu dan bersaudara.

Ajakan kembali bersatu hendaknya terus dikumandangkan selama Ramadan. Karena itulah, sangat tepat ajakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir agar jangan menggunakan masjid tempat kemudaratan dalam arti menyebarkan kebencian, permusuhan, hilangnya rasa damai, dan menimbulkan masalah dalam kehidupan.

Peran ulama dan tokoh agama lainnya tercatat dengan tinta emas dalam lintas sejarah bangsa ini. Mereka berperan penting, sangat penting dalam merebut kemerdekaan, merumuskan format negara, mengisi kemerdekaan, dan menjaga keutuhan bangsa hingga kini.

Bangsa ini sangat merindukan kehadiran ulama yang menyejukkan, yang menyatukan, bukan membelah masyarakat berdasarkan pilihan politik dalam pemilu. Ulama yang membawa gerakan politik profetik-etik, bukan politik profan, menerobos moral dan etika.

Elok nian bila ulama menjadi anutan masyarakat yang dapat menjadi modal dalam mengikat tenunan persaudaraan baik persaudaraan beragama maupun persaudaraan berbangsa.

Apalagi selama Ramadan, ulama hendaknya bersama-sama masyarakat memerangi ujaran kebencian, menjauhi fitnah, dan hoaks. Masyarakat dituntun untuk tekun dan konsisten berada di jalan adab kesantunan.

Sudah saatnya ulama membimbing, mengasuh, dan mengayomi umat untuk bersama-sama menyayangi Indonesia. Ketidakpuasan terhadap pemilu harus disampaikan dengan cara yang damai, bijak, dan melalui jalur hukum sesuai konstitusi.

Peran ulama sangat strategis setelah pemilu, apalagi di masa Ramadan, untuk merajut kembali tenun kemajemukan yang terkoyak untuk kepentingan politik. Masyarakat merindukan kehadiran ulama yang lisannya menyejukkan dan perbuatannya patut diteladani.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More