Pendidikan Karakter Butuh Contoh Nyata

SEBAGAI institusi pendidikan formal, sekolah dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi berkewajiban untuk membentuk karakter setiap peserta didik.

Kewajiban institusi pendidikan membentuk karakter anak didik juga menjadi harapan Presiden Joko Widodo saat mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei.

"Kita semua merayakan (Hari Pendidikan Nasional) dengan bergembira. Tapi ingat bahwa pembangunan karakter bangsa, budi pekerti, sopan santun, nilai-nilai etika, agama ke depan harus menjadi perhatian dunia pendidikan kita dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang memiliki karakter dan kualitas yang baik," ujar Presiden seusai meresmikan Bendungan Gondang di Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (2/5).

Pendidikan sepatutnya tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan. Pendidikan seharusnya juga mampu membentuk karakter kuat kepada peserta didik berupa nilai-nilai luhur, seperti jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, dan demokratis. Pengetahuan terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, tetapi nilai-nilai luhur itu tetap relevan di segala zaman.

Harus jujur dikatakan bahwa pendidikan karakter menemui fenomena paradoksal. Di satu sisi digelorakan program penguatan pendidikan karakter di institusi pendidikan, tapi pada sisi lain pelanggaran etika dan norma terus-menerus dipertontonkan secara ugal-ugalan di ruang publik.

Pendidikan karakter membutuhkan keteladanan. Butuh contoh riil dari elite politik, aparatur negara, pemuka agama, guru, hingga orangtua siswa. Di sekolah, anak didik diajari hidup sederhana dan jujur, tapi di ruang publik, misalnya, mereka menemukan sejumlah kepala daerah berpola hidup berwewah-mewah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena korupsi.

Setelah tahun lalu publik dihentakkan dengan kasus korupsi yang berkelindan dengan hidup mewah mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, kini Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip yang ditangkap KPK.

Sama seperti Rita, Sri Wahyumi menerima sejumlah barang mewah bernilai fantastis sebagai suap. Bukti bahwa para pejabat ini bermental tamak, rakus, yang selalu ingin lebih dan lebih lagi. Tak pernah ada kata cukup. Padahal fasilitas negara yang diterima pejabat ini jelas sudah lebih dari cukup.

Paradoks lainnya ialah terkait dengan demokrasi. Di sekolah, anak didik diajarkan bahwa pemilu merupakan jalan damai suksesi dengan menjunjung tinggi hukum dan persatuan bangsa.

Akan tetapi, proses setelah pemungutan suara pada 17 April sama sekali tidak memberikan pendidikan politik. Ada kontestan yang sibuk mengklaim dan merayakan kemenangan tanpa perlu menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di sekolah diajarkan bahwa pemilu tetap menyatukan perbedaan pilihan, tapi di ruang publik ditemui fakta bahwa pemilu justru membelah.

Pertemuan Presiden Jokowi dengan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Merdeka, kemarin, memberikan contoh bahwa perbedaan pilihan politik tidak memutus tali silaturahim. Begitu juga dengan pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum PAN Zulkfli Hasan sebelumnya.

Pendidikan karakter yang baik membutuhkan kolaborasi antara guru, sekolah, orangtua murid, dan elite politik. Mereka hendaknya terus berkolaborasi dalam membentuk karakter anak didik yang notabene generasi penerus.

Elok nian bila di sekolah anak didik diajarkan untuk hidup sederhana dan jujur, juga di tengah masyarakat mereka tidak lagi menjumpai pejabat berfoya-foya dan korupsi. Di sekolah mereka diajarkan persatuan dan di ruang publik mereka menemui para pemimpin saling berkunjung satu sama lain. Pendidikan karakter bukan sekadar pengetahuan, tapi butuh contoh nyata.