Dokumen Mahkota Rujukan Pemilu

MESKI sudah empat kali mendeklarasikan kemenangan dalam Pemilu 2019, kubu calon presiden-calon wakil presiden 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, masih lantang menuding pemilu penuh kecurangan. Mereka mengusulkan pembentukan tim pencari fakta.

Tudingan kecurangan disertai usul pembentukan tim pencari fakta tidak lazim dilakukan pihak yang mengklaim memenangi kontestasi. Pihak yang kalah bisanya menuding pemilu diwarnai kecurangan sehingga diusulkan pembentukan tim pencari fakta.

Kemenangan kubu 02 yang disebut antara lain berdasarkan data C1 itu sesungguhnya klaim sepihak sebab berdasarkan hitung cepat banyak lembaga survei tepercaya, keunggulan ada di kubu pasangan 01, Joko Widodo Ma’ruf Amin.

Sejauh ini, hitung cepat lembaga survei selaras dengan data yang masuk di Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU yang kemarin sudah mencapai 47%. Situng yang juga kerap disebut sebagai real count KPU itu mencatat Jokowi-Amin (56,35%) masih unggul atas Prabowo-Sandiaga (43,65%).

Sekalipun menuding pemilu penuh kecurangan, diakui atau tidak, kubu 02 sesungguhnya masih menyisakan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Para sekjen partai pendukung 02, pekan lalu, mendatangi KPU sekaligus memantau pelaksanaan Situng. Tidak hanya itu, kubu 02 juga meminta salinan C1 plano kepada Bawaslu.

Acungan jempol patut diberikan kepada KPU dan Bawaslu yang mengedepankan transparansi. Sistem dan cara kerja penyelenggara pemilu yang cermat, taat aturan, dan terbuka sangat dibutuhkan untuk menjaga kredibilitas hasil pemilu.

Transparansi diperlihatkan KPU dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara menggunakan cara manual dan juga melalui Situng. Semua kesalahan input data di Situng yang berbasis C1 plano langsung mereka koreksi.

Hasil pemilu ditentukan sepenuhnya oleh rekapitulasi suara cara manual dan berjenjang mulai dari kecamatan. Karena itu, tudingan kecurangan terkait dengan Situng sesungguhnya seperti orang yang berebut pepesan kosong.

Berdasarkan jadwal KPU, rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan  suara tingkat kecamatan dilakukan pada 18 April-4 Mei, lalu berlanjut ke kabupaten/kota pada 20 April-7 Mei. Di tingkat provinsi, rekapitulasi berlangsung 22 April-12 Mei, sedangkan di tingkat nasional dan luar negeri dilakukan pada 25 April-22 Mei. Ketimbang meributkan data yang diunggah di Situng, jauh lebih cerdas untuk mengawal rekapitulasi manual.

Bawaslu juga tidak pernah menyembunyikan data C1 plano. Buktinya, Bawaslu telah menyerahkan salinan C1 plano kepada Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sekalipun mereka tidak punya kewajiban untuk menyerahkan data tersebut. Itu artinya data internal kubu 02 belum disandingkan dengan data akurat dan terverifikasi dari Bawaslu.

C1 plano disebut juga sebagai dokumen mahkota pemilu. Di situlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menera satu demi satu perolehan suara kandidat dengan cara tally, yaitu membuat garis tegak satu demi satu, yang pada setiap hitungan kelima diberi garis mendatar. Proses penghitungan suara dan pengisian C1 plano ini berlangsung terbuka, disaksikan semua yang hadir di TPS termasuk saksi kontestan pemilu.

Kontestan pemilu tidak perlu berkoar-koar sampai urat leher putus soal dugaan kecurangan. Jika ada data kecurangan C1 seperti yang beredar di media sosial, tinggal dicocokkan dengan dokumen mahkota yang sudah dibubuhi tanda tangan KPPS dan para saksi. C1 plano yang dilengkapi hologram itu merupakan dokumen penghitungan suara paling autentik. Dokumen kepemiluan lainnya, seperti C1, disalin dari C1 plano.

Para sekjen partai pendukung 02 sudah melihat langsung proses kerja Situng KPU dan sudah menerima salinan C1 plano dari Bawaslu. Data dari Bawaslu tinggal disesuaikan dengan laporan dari saksi di setiap TPS.  Kalau ada perbedaan data, tinggal disesuaikan dengan dokumen mahkota. Jika masih belum menerima hasil pemilu, bisa menguji data di Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan putusan final dan mengikat.