Urai Kemacetan mulai Sekarang

SEBAGAI pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian, ibu kota Jakarta kian berat memikul seabrek persoalan. Sendi-sendi penopangnya semakin rapuh karena terus ditimpa beban masalah superpelik yang tak berkesudahan sehingga upaya penyelamatan mutlak segera dilakukan.

Salah satu persoalan lama, tapi juga kekinian, ialah kemacetan. Di sini, di kota yang dulu bernama Batavia ini, kemacetan menjadi santapan wajib warga sehari-hari. 

Kemacetan di Jakarta telah mengukuhkan diri sebagai masalah paling rumit dan paling sulit diatasi. Gubernur dan wakil gubernur boleh silih berganti, tetapi kemacetan terus memamerkan kepongahannya. 

Jakarta bahkan termasuk kota termacet di planet bumi. Survei teranyar yang dilansir CNN pada awal tahun ini menyebutkan bahwa Jakarta menempati posisi keempat sebagai kota paling macet di bawah Los Angeles (Amerika Serikat), Moskow (Rusia), dan Bangkok (Thailand). 

Pada jam-jam sibuk, jalanan di Ibu Kota menjelma bak tempat parkir terpanjang di dunia. Waktu banyak terbuang sia-sia, BBM pun terkuras percuma.

Kemacetan di Jakarta telah pula menyebabkan 'obesitas' kerugian finansial. Tak tanggung-tanggung, pemerintah mengestimasi kerugian sudah mencapai Rp65 triliun hingga Rp100 triliun per tahun. Belum lagi dampak negatif yang ditimbulkan terhadap mental dan psikologis warga.

Kemacetan yang begitu akut di Jakarta terjadi karena daya tampung jalan kian kedodoran oleh ekspansi kendaraan. Tak cuma penduduk Jakarta yang memadati, warga dari daerah penyangga ikut membanjirinya untuk menuju tempat kerja di Ibu Kota.

Kita memang tak menutup mata bahwa banyak upaya yang sudah dilakukan para pemangku kepentingan untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Namun, harus kita katakan pula, upaya-upaya itu masih jauh dari optimal. 

Kunci untuk mengurai kemacetan ialah membatasi kendaraan pribadi dan memaksimalkan pelayanan tranportasi publik. Dengan tersedianya angkutan umum yang nyaman, aman, dan mudah didapat, pengguna kendaraan pribadi akan dengan senang hati bersulih alat transportasi.

Mengatasi kemacetan di Jakarta juga tak bisa dibebankan kepada Pemprov DKI Jakarta semata lantaran ia beririsan dengan wilayah lainnya. Pada konteks itulah kita menyambut baik political will yang diambil pemerintah pusat untuk mengintegrasikan transportasi Jabodetabek. 

Integrasi, seperti dikatakan Presiden Jokowi, meliputi beragam moda transportasi, baik mass rapid transit atau MRT, light rail transit alias LRT, bus Trans-Jakarta, kereta rel listrik, dan angkutan umum lainnya. Integrasi akan mempermudah warga Jakarta ataupun di kawasan penyangga menikmati layanan transportasi publik sehingga mereka akan senang hati meninggalkan kendaraan pribadi di garasi rumah.

Setelah terkatung-katung selama bertahun-tahun, MRT dan LRT dibangun dan sebentar lagi beroperasi. Namun, ia tak akan punya andil terlalu banyak dalam mengurangi kemacetan jika tak dintegrasikan dengan moda lain baik di wilayah DKI Jakarta maupun di wilayah penyangga.

Kita sepakat, amat sepakat, dengan penegasan Jokowi bahwa integrasi antarmoda transportasi di Jabodetabek tak boleh ditunda lagi. Sinergi antarseluruh kementerian terkait dan pemerintah daerah ialah keniscayaan. Menanggalkan ego sektoral yang selama ini menjadi perintang ialah kemestian. 

Harus ada kesadaran bahwa kamacetan di Jakarta disebabkan tidak hanya oleh warga Jakarta, tetapi juga oleh warga di daerah sekitarnya. Karena itu, untuk mengatasinya pun harus dilakukan secara bersama-sama.

Sudah terlalu lama kemacetan membajak rasa nyaman warga saat bepergian di Jakarta dan sekitarnya. Sudah terlalu lama wajah Jakarta yang juga wajah Indonesia terlihat kusam akibat kemacetan.

Mumpung ada perhatian dan kepedulian serius dari pemerintah pusat, tiada lagi alasan untuk tidak secepatnya membangun sinergi. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?