Kampanye Hitam masih Marak

KAMPANYE hitam merupakan sebuah upaya yang didesain secara sengaja untuk merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang. Upaya destruktif itu dijalankan dengan menggunakan propaganda negatif. Dampaknya, individu, kelompok, organisasi, dan/atau lembaga yang menjadi target kampanye hitam pun dapat mengalami penurunan kepercayaan atau kredibilitas.

Kampanye hitam kerap dilancarkan dengan penyebaran informasi yang berbasis data palsu, hoaks, dan desas-desus tanpa fakta. Gejala dipergunakannya kampanye semacam itu ironisnya kian marak dalam musim kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Dalam perkembangan terakhir dilaporkan bahwa seorang ibu di Makassar, Sulawesi Selatan, yang menggunakan atribut mirip Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyebarkan informasi di media sosial dengan menyebut bahwa capres nomor 01 Joko Widodo alias Jokowi akan menghapus pelajaran agama jika dia terpilih kembali bersama pasangannya, KH Ma’ruf Amin. Pernyataan tersebut pun viral di media sosial.

Penyebaran informasi berbasis data palsu alias hoaks semacam itu jelas dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kampanye hitam karena ia berisi informasi yang menyesatkan, menggunakan data yang tidak benar, serta berisi ujaran kebencian alias hate speech.

Ironisnya, kampanye yang dengan tegas dan jelas dilarang aturan dan perundangan itu terus bermunculan. Sebelum kampanye hitam oleh seorang ibu di Makassar tersebut, tiga ibu di Karawang, Jawa Barat, juga melakukan kegiatan sejenis.

Ketiganya kedapatan melakukan kampanye door to door dengan menemui warga dan menyebarkan informasi yang menyudutkan calon presiden Jokowi. Mereka mengatakan, jika Jokowi terpilih kembali, azan di masjid akan dilarang, pemakaian hijab dilarang, dan pernikahan sesama jenis akan diperbolehkan.
Kita sangat menyayangkan dan mengecam praktik kampanye yang melanggar hukum semacam itu. Kita pun sepakat bahwa kampanye yang dilakukan ibu-ibu di Makassar ataupun di Karawang bukan lagi penyebaran berita palsu alias hoaks, melainkan sudah menjurus ke fitnah.

Seperti halnya ketiga ibu di Karawang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pihak kepolisian, kita pun mendorong pihak berwajib untuk segera melakukan proses hukum yang sama kepada pelaku kampanye hitam di Makassar.

Praktik kampanye hitam di mana pun, kapan pun, dan oleh siapa pun pelakunya jelas merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ataupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang keras praktik kampanye hitam.

Karena itu, siapa pun pelakunya tanpa pandang bulu, termasuk ibu-ibu, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Terus berulangnya kasus kampanye hitam di berbagai daerah, di lain sisi harus menjadi perhatian serius dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Maraknya kasus kampanye hitam belakangan ini harus membuat Bawaslu bersikap lebih aktif dan proaktif dalam mencegah dan menindak kampanye hitam. Bawaslu tidak boleh berpangku tangan dan berdiam diri.

Satu pelajaran yang kita catat ialah setiap kali pelaku kampanye hitam tertangkap dan dikenai proses hukum, yang bersangkutan kemudian disebut tidak terdaftar sebagai tim kampanye pasangan tertentu. Ini menjadi pertanyaan tersendiri. Apakah pola tersebut merupakan modus? Mengapa Bawaslu tidak mengusut lebih jauh kasus-kasus yang tampak sistematis tersebut?

Kerapnya praktik kampanye hitam yang dilakukan pendukung salah satu pasangan capres-cawapres semestinya juga menjadi pelajaran bagi pasangan tersebut untuk menegur para pendukungnya agar meninggalkan praktik penyebaran informasi palsu yang melanggar hukum tersebut.

Kiranya Bawaslu perlu mempertimbangkan untuk memberikan teguran, bila perlu sanksi yang tegas, kepada pasangan calon yang pendukungnya melakukan kampanye hitam sehingga praktik serupa tidak terulang di kemudian hari.