Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBOHONGAN sudah menjadi komoditas politik. Ia diproduksi terus-menerus sebagai cermin kehendak untuk berkuasa yang ditempuh dengan segala cara, termasuk memanipulasi kenyataan dengan kesadaran penuh. Kasus Ratna Sarumpaet ialah dugaan kebohongan yang nyaris sempurna karena menyeret elite yang berkontestasi.
Negara tidak boleh tunduk dan membiarkan kebohongan menyesaki ruang publik. Kebohongan yang diproduksi terus-menerus akan dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Karena itu, produsen kebohongan harus dijerat hukum. Hari ini rencananya Ratna Sarumpaet diajukan ke meja hijau.
Kasus Ratna ialah salah satu hoaks yang paling mengguncang di media sosial pada 2018. Memasuki 2019, muncul hoaks yang tidak kalah hebohnya, yaitu tujuh kontainer berisi surat suara yang telah tercoblos. Terbaru ialah kampanye hitam tiga emak di Karawang.
Ratna yang mengaku dirinya pembuat hoaks terbaik ialah seorang aktivis yang juga anggota tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Sebelum Ratna mengakui berbohong pernah dianiaya pada 21 September 2018 padahal dirinya menjalani operasi plastik, sejumlah tokoh politik telanjur memberikan pernyataan yang 'membenarkan' hoaks itu.
Mereka antara lain politikus Partai Gerindra Rachel Maryam, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak. Bahkan, Prabowo Subianto sempat menggelar jumpa pers pada 2 Oktober 2018 yang mengecam ‘penyiksaan’ yang dilakukan terhadap Ratna itu.
Sementara itu, mereka yang diperiksa kepolisian sebagai saksi antara lain Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais dan akademisi Rocky Gerung. Ada pula yang sangat yakin bahwa Ratna dianiaya, bahkan mengaku sebagai dokter yang sudah memeriksa lukanya, seperti kicauan Hanum Rais di akun Twitter-nya.
Persidangan Ratna pada hari ini dan selanjutnya bisa dipandang sebagai forum terbaik untuk membela diri. Publik pun diharapkan tetap bijak untuk menganggap Ratna belum bersalah sampai hakim mengetukkan palu. Pada persidangan itulah Ratna hendaknya berbicara jujur atas peristiwa sesungguhnya dan tidak perlu menutup-nutupi keikutsertaan pihak lain dalam memproduksi hoaks.
Kasus Ratna yang fenomenal itu menjadi bukti paling empiris betapa kampanye hitam dengan menggunakan berita bohong dalam kontes politik bukan isapan jempol. Kasus itu pula yang menjadi bukti sejarah mengenai jahatnya kampanye hitam yang digunakan untuk menyerang lawan politik. Karena itu, patut didukung penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu kepada para pelaku kampanye hitam.
Hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam ialah penyakit demokrasi. Siapa pun pelakunya, di mana pun dan kapan pun hal itu dilakukan, ia harus dimintai pertanggungjawaban hukum.
Penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, hingga kehakiman pun tidak boleh ragu memberikan hukuman kepada pelaku kampanye hitam dan penyebaran hoaks serta ujaran kebencian. Perangkat hukum untuk menindak perbuatan tersebut tersedia dan sangat jelas.
Ratna Sarumpaet ialah contoh nyata menyatunya kebohongan politik dan politik kebohongan yang kini menjangkiti elite politik. Ketika berhadapan dengan hukum, para elite yang semula membelanya kini pada menjauh, sekadar menengok pun tak sempat. Tinggalah Ratna menjalani keseharian dalam kesepian di tahanan.
Pelajaran berharga yang bisa ditarik dari kasus Ratna ialah jangan pernah memanipulasi kenyataan. Akal waras tetap mendahului ujar dan laku sehingga tidak tersesat dalam hamparan hoaks. Mendukung jagoan dalam kontestasi harus tetap terukur dan rasional karena begitu menjadi tersangka langsung dijauhi oleh mereka yang semula membela. Ratna pun sendirian berjuang membela diri dari ancaman 10 tahun penjara.
Kini, giliran Ratna mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Pelaku hoaks atau kampanye hitam lainnya tinggal menunggu waktu. Bukan hanya hukuman fisik yang bakal didapat. Hukuman sosialnya ialah pada saat ketahuan berbohong, sejak saat itulah seseorang tidak layak dipercaya dan selamanya dicap sebagai pembohong.
LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.
TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.
PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal
DUNIA kembali berdiri di tepi pusaran krisis. Ketidakpastian global menjelma menjadi badai yang sulit diprediksi arahnya.
PERANG di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari tiga hari. Dampaknya mulai dirasakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.
SETELAH menjadi polemik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar ke kas daerah.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia adalah oase bagi jutaan rakyat untuk mengakses layanan kesehatan.
PEMBAHASAN revisi Undang-Undang Pemilu kembali menghadirkan satu isu strategis, yakni ambang batas parlemen.
RUANG digital yang semula digadang-gadang sebagai wahana belajar dan berkreasi bagi generasi muda kini berubah menjadi medan yang semakin berbahaya bagi anak-anak.
FANDI Ramadhan adalah potret dari petaka yang disebabkan oleh narkoba.
Para awardee ini dibiayai miliaran rupiah untuk mendapatkan kemewahan bersekolah ke luar negeri agar mereka pulang sebagai agen perubahan yang ikut membereskan ketidakidealan tersebut.
DUNIA sedang menyaksikan titik balik luar biasa dalam lanskap perdagangan internasional.
Pemerintah perlu memastikan harmonisasi regulasi, mempercepat layanan perizinan, serta memperkuat lembaga pengawas mutu agar tidak terjadi kasus penolakan produk di pelabuhan tujuan.
IRAN menutup sementara Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan dengan negara adidaya Amerika Serikat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved