Fokus Membangun Manusia

PEMBANGUNAN sumber daya manusia (SDM) sebuah keniscayaan karena aset paling penting dari bangsa Indonesia ialah manusianya. Pembangunan SDM hendaknya menjadi fokus utama setelah empat tahun terakhir bangsa ini sukses membangun infrastruktur.

Tekad kuat membangun SDM sudah tampak dalam postur APBN 2019. Dialokasikan anggaran sebesar Rp492,555 triliun pada tahun berjalan untuk sektor pendidikan atau naik Rp48,4 triliun dari tahun sebelumnya.

Fokus pembangunan SDM tidak boleh berhenti, harus menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Karena itulah, calon presiden dan calon wakil presiden yang kini berkontestasi hendaknya menyatakan komitmen yang kuat, sangat kuat, untuk tetap menjadikan pembangunan SDM sebagai fokus dalam lima tahun ke depan.

Dalam konteks itulah kita menyambut baik komitmen calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden KH Ma’ruf Amin yang disampaikan dalam Konvensi Rakyat yang digelar tadi malam. Konvensi itu dibalut dalam tema Optimis Indonesia maju.

Optimistis itu pada hakikatnya patut dan harus terus-menerus dikumandangkan di tengah upaya penyebaran pesimisme yang dilancarkan secara terstruktur dan masif belakangan ini. Akan tetapi, Indonesia maju hanya bisa tercapai jika SDM-nya dibangun dengan kesadaran penuh.

Kesadaran penuh itulah yang diperlihatkan Jokowi dalam Konvensi Rakyat. Peningkatan kualitas manusia Indonesia berada di urutan pertama dari sembilan butir misi Jokowi-Amin. Bahkan, kesadaran untuk fokus membangun SDM sudah tampak dalam politik anggaran pada tahun ini.

Gelontoran anggaran pendidikan yang begitu besar tentu saja berhadapan dengan tantangan yang tidak kalah besarnya. Tantangan itu berwujud koordinasi karena anggaran itu tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.

Anggaran pendidikan itu tersebar di Kementerian Agama; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Keuangan; dan Kementerian Perindustrian.

Kiranya perlu dipertimbangkan secara saksama tentang perlunya pendidikan dikelola secara penuh di kementerian yang memang tugas pokoknya mengurus pendidikan dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas dan tanggung jawab pendidikan yang dibagi-bagi ke banyak kementerian tidak hanya mengakibatkan dana pendidikan tidak bisa diawasi secara ketat, tetapi juga membuat fokus kementerian yang bersangkutan terbagi-bagi.

Tantangan lain yang tidak kalah beratnya ialah membangun perguruan tinggi supaya bisa masuk ke 10 besar rangking dunia. Saat ini baru tiga perguruan tinggi yang masuk ke rangking 500 dunia menurut QS World Ranking, yaitu Universitas Indonesia (UI) pada ranking 292, Institut Teknologi Bandung (ITB) pada ranking 359, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada ranking 391.

Harus ada terobosan kebijakan yang tidak biasa-biasa saja untuk menjadikan perguruan tinggi Indonesia masuk ke 10 besar dunia. Terobosan yang bisa dipertimbangkan, misalnya, mencari rektor yang benar-benar berkualitas tinggi. Bila tidak ditemukan sosok berkualitas tinggi dalam negeri, perlu dipertimbangkan untuk merekrut rektor dari luar negeri yang benar-benar mumpuni.

Jika tidak ada upaya-upaya luar biasa untuk membangun SDM melalui pendidikan yang berkualitas, percuma saja negara mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Saatnya perguruan tinggi di Indonesia diberikan standar mutu yang tinggi, kalau tidak masuk jajaran 10 top dunia, minimal bercokol di 100 besar.

Selain melalui pendidikan, kunci lain membangun SDM ialah peningkatan keterampilan pekerja dan pencari kerja. Pemerintah perlu meningkatkan keterampilan pencari kerja dan pekerja lewat pendidikan vokasi dan sertifikasi. Sertifikasi keahlian harus mulai dilakukan secara besar-besaran.

Hanya melalui pendidikan serta peningkatan keterampilan pekerja dan pencari kerja itulah kata kunci membangun manusia sehingga Indonesia pantas optimistis.