Energi Berkeadilan

NEGERI ini beruntung dianugerahi kekayaan alam termasuk sumber energi yang melimpah, tetapi selama berpuluh-puluh tahun tidak semua anak bangsa bisa leluasa menikmatinya. Keadilan terhadap akses untuk mendapatkan energi amat lama, hanya menjadi mimpi.

Para pendiri bangsa atau founding fathers sebenarnya telah meletakkan prinsip dasar sekaligus petunjuk bagaimana kekayaan alam kita semestinya dikelola. Dalam konstitusi jelas dan tegas digariskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Namun, harus kita katakan bahwa perintah konstitusi itu sangat lama diabaikan. Selama beberapa dekade, pengelolaan kekayaan alam termasuk energi jauh dari prinsip-prinsip keadilan.

Tidak semua anak negeri bisa dengan mudah dan murah menikmati energi untuk menjalani hidup sehari-hari. Sangat banyak di antara anak bangsa yang diperlakukan berbeda. Mereka harus menebus energi serupa dengan susah payah dan harga jauh lebih mahal.

Warga yang tinggal di wilayah pegunungan Papua, misalnya, harus merogoh kantong hingga Rp100 ribu untuk mendapatkan seliter premium. Harga supermahal juga harus ditanggung rakyat yang hidup di kawasan terpencil lainnya.

Mereka merupakan rakyat Indonesia yang tinggal di Indonesia, tetapi harus membeli bahan bakar minyak (BBM) dengan harga berbeda ketimbang rakyat Indonesia yang tinggal di wilayah Indonesia lainnya seperti Jawa, Bali, dan Sumatra. Itulah ketidakadilan tingkat tinggi, yang ironisnya terus dibiarkan, meski pemimpin negeri ini silih berganti.

 Enam presiden mulai dari Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono tak mampu memungkasi ketidakadilan itu. Ketimpangan di antara rakyat dalam mendapatkan hak untuk menikmati energi yang sama terus saja terjadi seakan tiada solusi.

Pada konteks itulah kita angkat topi ketika pemerintahan saat ini, di bawah kendali Joko Widodo-Jusuf Kalla, telah dan akan terus mengikis ketidakadilan di bidang energi. Langkah konkret pun sudah lama diambil, yakni dengan program BBM satu harga. Dengan kebijakan yang mulai diterapkan pada 1 Januari 2017 itu, harga BBM jenis premium, minyak tanah, dan solar bersubsidi akan sama di seluruh Indonesia.

Hingga kini, BBM satu harga sudah menjangkau 131 titik lokasi di Indonesia. Targetnya, kebijakan prorakyat itu tersebar di 170 titik hingga akhir tahun ini.

Tak cuma BBM satu harga, energi berkeadilan juga digencarkan pemerintah di bidang listrik. Untuk wong cilik yang belum menikmati sambungan listrik karena ketidakmampuan finansial, pemerintah menggratiskan biaya sambungan. Jumlah mereka cukup besar, bahkan di Jawa Barat saja terdapat 235 ribu lebih keluarga prasejahtera yang rumahnya belum tersambung listrik PLN secara langsung.

BBM satu harga dan sambung listrik gratis merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan energi berkeadilan. Amatlah tepat pula penegasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan saat memberikan kuliah umum dalam rangka hari ulang tahun ke-49 harian ini di Jakarta, kemarin, bahwa energi berkeadilan merupakan turunan dari amanat sila kelima Pancasila.

Energi berkeadilan, kata Jonan, bukan cuma menyediakan kebutuhan energi, melainkan juga memastikan rakyat mampu menikmatinya. Memang, perlu dana amat besar untuk merealisasikannya. Untuk menyalurkan BBM satu harga, contohnya, PT Pertamina harus mengeluarkan ongkos hingga Rp800 miliar.

Akan tetapi, keadilan bagi rakyat tak bisa diukur dengan uang. Sudah terlalu lama perlakuan berbeda di antara sesama anak bangsa dalam mengakses energi dianggap sebagai hal biasa. Berapa pun biayanya, energi berkeadilan menjadi keniscayaan dan kita mengapresiasi pemerintahan Jokowi yang sudah, sedang, dan akan terus mewujudkannya.