Jawa Barat Rawan Tinggi Pelanggaran Netralitas ASN

SEJUMLAH dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) masih dalam pemeriksaan Bawaslu Jawa Barat. Bawaslu menerima laporan
masyarakat atas pelanggaran ASN itu dari Purwakarta, Cirebon, Cianjur,
Subang dan Majalengka.

"Bawaslu Jawa Barat masih menelusuri laporan tersebut. Beberapa laporan
sudah hasil pemeriksaan dan sebagian masih dalam proses," ujar Ketua
Bawaslu Jawa Barat Zacky Muhammad Zam Zam, saat berbicara dalam
Sosialisasi Netralitas ASN, Selasa (14/11).

Kondisi ini, lanjutnya, sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, masa kampanye
belum dimulai sudah banyak dugaan pelanggaran netralitas ASN yang
mengemuka. Untuk itu, harus ada upaya terus menerus untuk mengingatkan
ASN akan netralitas dan konsekuensinya jika terjadi pelanggaran.

Menurut dia, dengan jumlah ASN mencapai 360 ribu orang, potensi
pelanggaran netralitas ASN di Jawa Barat tergolong tinggi. Kerawanan ini
harus terus dicegah dengan berbagai upaya.

Berdasarkan pemilu 2019 lalu, tambahnya, Jawa Barat tergolong sebagai
daerah rawan tinggi pelanggaran netralitas ASN. Bawaslu melaporkan
adanya pelanggaran netralitas yang jumlahnya hampir mencapai 50 kasus.

Di antaranya ialah kasus berkaitan dengan dukung mendukung caleg lewat
media sosial, menghadiri silaturahmi caleg, juga terdaftar sebagai
anggota partai politik.

Di masa itu, ada 13 pejabat setingkat kepala dinas yang melakukan
pelanggaran, 15 camat, 19 guru, 10 staf, dan 3 pegawai profesi.

"Pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan lewat media sosial, ditemukan
terjadi di 12 kabupaten dan kota," lanjut Zaky.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Jawa Barat Sumasna mengaku
banyak pelanggaran netralitas ASN yang terjadi karena aktivitas di media
sosial. "Kami berharap, ASN lebih berhati-hati dalam penggunaan media
sosial. Kita memiliki hak memilih, tapi tidak boleh mengumbar pilihan
kita di depan publik," tandasnya.

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengaku terus mengingatkan
ASN untuk netral dan tidak berkampanye untuk calon maupun partai
tertentu.

"Saya juga ingatkan kepada seluruh Pj kepala daerah di Jawa Barat harus
netral. Para penjabat merupakan ASN yang harus netral," tandasnya.

Bey menyatakan ASN jangan sampai mendukung caleg atau partai tertentu
dalam media sosial maupun kehidupan nyata. Mereka harus tetap bekerja
secara profesional dan tidak terpecah oleh perbedaan pilihan.

"Perbedaan itu modal bangsa. Kita boleh berbeda pilihan, tapi jangan
sampai perbedaan itu memecah belah," tandasnya. (SG)