Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PIHAK SMP Negeri 35 Jakarta membagikan pengalaman yang kerap terulang setiap kali dibuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi DKI Jakarta.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Wahyu Dinata memulai proses verifikasi perbaikan administrasi dokumen bakal calon legislatif (Bacaleg).
Kualitas DTKS ditentukan oleh dua hal, yakni mekanisme update atau pemutakhiran data dan periode pemutakhirannya.
TIM Penjaring Komite Olimpiade Indonesia (KOI/ NOC Indonesia) mulai melakukan verifikasi dokumen bakal calon pengurus KOI periode 2023-2027.
KPU menutup penerimaan pengajuan perubahan daftar calon sementara (DCS). Selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi.
KPU sudah memberikan kesempatan bagi parpol yang memiliki permasalahan kegandaan data anggota. Seperti, klarifikasi dengan mengirimkan surat pernyataan ke KPU.
Pasalnya, PKB telah menyerahkan kepengurusan 100% tingkat provinsi, 100% tingkat kabupaten/kota dan 100% kecamatan. Serta, menyerahkan dokumen KTA yang dilengkapi dengan salinan KTP-el.
Sejauh ini, KPU menyatakan masih ada beberapa parpol yang belum memperbaiki dokumen persyaratan jelang ditutupnya tahapan administrasi.
Perludem menegaskan bahwa KPU harus melakukan verifikasi dan menindak. Apalagi, jika ada WNI yang namanya tanpa sepengetahuan dicatut partai politik ke dalam Sipol.
Empat parpol yang sebelumnya disebut tidak lolos ke tahap kedua perbaikan verifikasi administrasi menyambangi KPU untuk klarifikasi.
Sekretaris Jenderal Gelora, Mahfuz Sidik, mengatakan, Partai Gelora tinggal menunggu hasil verifikasi administrasi (vermin) pada 14 Oktober 2022 mendatang.
Dalam unggahan melalui media sosial KPU, Jumat (14/10), berikut 18 daftar partai politik yang berhasil lolos dalam tahap verifikasi administrasi.
Adapun enam partai politik yang tidak lolos tahapan Pemilu 2024, yakni Masyumi, Pandai, Perkasa, Pemersatu Bangsa, Kedaulatan dan Reformasi.
Bawaslu menyatakan telah menerima gugatan dari partai politik Rakyat Adil Makmur (Prima) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Afif siap membeberkan jawaban yang dirasa bermasalah partai Prima dan PKPI.
Penetapan partai politik peserta Pemilu 2024 berlangsung pada 14 Desember. KPU pun memastikan sejumlah persoalan, termasuk NIK ganda, tidak akan muncul.
Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan KPU telah mengadakan sosialisasi teknis penyampaian persyaratan perbaikan pendaftaran partai politik pada Senin (7/11).
Hasyim menuturkan calon pendaftar anggota DPD wajib memastikan dukungan yang didapat berasal dari penduduk yang masuk kategori sebagai pemilih.
Hasil ini menindaklanjuti kelima parpol tersebut menang gugatan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sehingga diberi kesempatan untuk memperbaiki administrasi.
Verifikasi tersebut meliputi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Kesepakatan itu lahir usai Partai Ummat dan KPU-Bawaslu melakukan mediasi kedua.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved