Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KPAI meminta agar seluruh stakeholder yang terlibat dalam perlindungan anak menjalankan komitmen untuk mengimplementasikan Permendikbud 46/2023.
7 peraturan pelaksana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang disiapkan, lima diantaranya telah masuk harmonisasi.
MASYARAKAT, pemerintah, dan aparat penegak hukum diminta untuk memahami secara menyeluruh UU TPKS untuk jadikan alat guna memerangi kejahatan seksual.
DEPUTI Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Ratna Susianawati mengatakan aturan turunan UU TPKS
Tenggat waktu tersebut mundur setelah sebelumnya dijanjikan akan rampung pada Juni 2023
Aturan teknis UU TPKS disebut akan menjadi jaminan kepastian hukum dalam pengusutan kasus-kasus kekerasan seksual yang masih marak terjadi.
SEBANYAK 202 anak menjadi korban dari 22 kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan, sepanjang lima bulan pertama tahun ini. Separuh kasus terjadi di satuan pendidikan Kemendikbud.
RUMAH Sakit Umum Daerah Undata Palu, menyatakan kondisi RO, 15, ABG korban pemerkosaan di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terus membaik.
Kemenkumham diminta untuk semakin meningkatkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) kepada masyarakat luas.
SEORANG gadis remaja, 15, diperkosa 10 orang di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Baru lima dari 10 pelaku yang ditangkap.
Kasus persetubuhan ABG berusia 15 tahun oleh 10 pria di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mendapat sorotan. Diduga salah satu pelaku merupakan oknum Brimob.
JAKSA Ahli Madya pada JAM Pidum Erni Mustikasari menegaskan masih terdapat banyak persoalan yang menyebabkan implementasi UU PKDRT dan TPKS bersifat dilematis bagi penegak hukum.
ANALIS Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri Kombes Pol. Ciceu Cahyati Dwimeilawati menyampaikan data Polri menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan didominasi KDRT
IMPLEMENTASI Undang-Undang Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) saat ini masih belum maksimal.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berharap pada Juni 2023 nanti, tujuh aturan turunan UU TPKS bisa dituntaskan.
Sesuai UU, korban KDRT yang melapor ke pihak berwajib harus langsung mendapatkan perlindungan dan kasusnya ditangani dalam waktu 1x24 jam sejak keluar LP.
Jangan sampai momentum kepercayaan tinggi masyarakat terhadap UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hilang.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendorong aturan pemilu yang mendukung peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Keberadaan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan hak.
DUA pimpinan pesantren di NTB ditangkap karena memperkosa 41 santriwatinya. Pelaku menjerat korban dengan modus 'pengajian seks' dan dijanjikan masuk surga.
Kementerian PPPA menggelar rapat untuk membahas percepata penyusunan aturan turunan UU TPKS.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved