NEWSTICKER

Berita Terbaru UU Pilkada Hari Ini

Perludem: Revisi UU Pilkada Bakal Persulit Pelaksanaan Pilkada
12/3/2024 19:00
PENELITI Perludem Fadli Ramadhanil menyebut bahwa rencana revisi UU Pilkada tidak tepat dilakukan saat ini. Di tengah situasi politik yang masih memanas usai pilpres, revisi UU Pilkada hanya
Golkar Sebut Revisi UU Pilkada untuk Penyesuaian Hasil Pemilu
12/3/2024 17:00
POLITISI Partai Golkar Dave Fikarno Laksono mengatakan bahwa pihaknya mendorong dilakukannya revisi UU Pilkada.
Perludem Tarik Permohonan Uji Materiil UU Pilkada
07/3/2024 13:35
PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memutuskan menarik kembali permohonan pengujian materiil UU Pilkada.
KPU Tunduk pada UU Pilkada soal Jadwal Pilkada 2024
01/3/2024 20:57
Tahapan Pilkada 2024 yang sudah berjalan saat ini adalah pendaftaran pemantau pemilihan, yakni sejak 27 Februari sampai 16 November mendatang.
Soal Desakan Gibran Mundur, Kaesang Serahkan ke Penilaian Masyarakat
20/1/2024 18:00
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta Y. F. Sukasno meminta Gibran mundur dari jabatannya
DPR Belum Dapat Kepastian Jadwal Pilkada 2024. September atau November?
18/1/2024 17:30
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) belum mendapat kepastian jadwal pemilihan kepada daerah (pilkada) 2024. Hal itu yang ditanyakan DPR dalam rapat bersama KPU dan pemerintah, kemarin.
DPR Bahas Poin Utama RUU Pilkada
22/11/2023 21:55
REVISI UU Pilkada yang telah disahkan menjadi usulan inisiatif DPR dipastikan akan membahas dua hal utama yakni jadwal pelaksanaan pilkada yang berubah menjadi September
KPU Bakal Realisasikan Revisi UU Pilkada
22/11/2023 16:05
KOMISI Pemilihan Umum menyatakan pihaknya tak mempermasalahkan rencana Pilkada 2024 yang dimajukan pada bulan September.
KPU tidak Mempermasalahkan Rencana Pilkada 2024 Dimajukan
21/11/2023 21:44
KPU menyatakan pihaknya tak mempermasalahkan rencana Pilkada 2024 yang dimajukan pada bulan September. Menurut Komisioner KPU Idham Holik,KPU akan mengikuti arahan sesuai UU Pilkada.
Revisi UU Pilkada Dianggap Sarat Kepentingan Jokowi
21/11/2023 20:39
Rencana revisi UU Pilkada dinilai identik dengan kepentingan Jokowi
Percepatan Pilkada 2024 Lewat Revisi UU tidak Ideal
05/10/2023 16:36
RENCANA untuk memajukan jadwal Pilkada 2024 dari November 2024 ke September 2024 lewat revisi Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada dinilai tidak ideal.
Jokowi Pertanyakan Urgensi Memajukan Jadwal Pilkada 2024
31/8/2023 11:56
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi menegaskan belum ada keputusan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk memajukan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
Pilkada 2024 Idealnya Dimajukan 2 Bulan, Jeirry: Bisa Lewat Perppu
24/8/2023 23:54
KOORDINATOR Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow mengungkapkan apabila jadwal pencoblosan Pilkada 2024 dimajukan, maka idealnya maju sekitar 2 bulan.
Pakar Setuju Pilkada 2024 Dimajukan, Semua Kepala Daerah Terpilih Dilantik Januari 2025
24/8/2023 23:40
PAKAR kepemiluan yang juga Dosen Fisip Universitas Sam Ratulangi Ferry Daud Liando setuju dengan wacana pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 dimajukan, dari November 2024.
Merasa Dirugikan, Bupati Kutai Kartanegara Gugat UU Pilkada ke MK
16/1/2023 19:25
Kuasa hukum menilai hak konstitusional yang diberikan oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidak tegas.
KPU Usul Pilkada Digelar di Era Jokowi, Perppu bisa jadi Dasar Hukum
27/8/2022 16:07
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Mochamad Afifuddin mengatakan pihaknya akan membawa usulan itu ke Komisi II DPR.
Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Rentan Jadi Ladang Korupsi
10/5/2022 15:26
Pengangkatan PJ perlu mengikuti ptuusan Mahkamah Kosntitusi (MK) agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2024.
Hasil Pemilu 2024 akan Sama dengan Pemilu 2019
01/11/2021 13:25
Revisi kedua UU Pemilu dan Pilkada dibutuhkan sebagai syarat menekan dampak negatif dari sistem proporsional terbuka.
Pembuktian Sengketa Pilkada Jilid II Tidak Akan Rumit
17/5/2021 14:04
Pasal 157 Undang-Undang No.10/2016 tentang Pilkada mengatur batas pengajuan permohonan sengketa pilkada yakni 3 hari kerja pasca penetapan hasil.
Soal Pilkada 2024, Anies tidak Perlu Merasa Paling Dijegal
03/2/2021 09:43
Undang-Undang pilkada serentak 2024 disahkan pada 2016, kala itu Anies belum menjadi Gubernur DKI Jakarta.