KPU Bakal Realisasikan Revisi UU Pilkada

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pihaknya tak mempermasalahkan rencana Pilkada 2024 yang dimajukan pada bulan September. Menurut Komisioner KPU RI August Melasz, pada prinsipnya KPU akan mengikuti arahan sesuai UU Pilkada.

“Kalau KPU kan tidak dalam konteks setuju atau tidak setuju. Kan konteksnya kalau sudah putusan jadi kebijakan maka KPU akan realisasikan,” tegas August, saat dijumpai di Gedung Kemenpora, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

“Sampai sekarang kan perencanaan program KPU terkait Pilkada tetap sebagaimana yang sudah ditetapkan. Kalau misalnya jadi September kita simulasikan September,” tambahnya.

Baca juga: KPU tidak Mempermasalahkan Rencana Pilkada 2024 Dimajukan

Saat ini, kata August, KPU tengah fokus penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di provinsi kabupaten-kota terkait pembiayaan.

August menekankan pihaknya juga terus mengawal sembari melakukan mitigasi jika ada provinsi atau kabupaten-kota yang terkendala pembiayaan.

Baca juga: Pengamat Sebut Revisi UU Pilkada Ajang Intervensi Pemerintah

“Kalau terkendala maka mau tidak mau kami harus komunikasi dengan pihak Kemendagri,” tandasnya.

Sebelumnya, Revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disahkan menjadi usulan inisiatif DPR.

Pengesahan ini dilakukan saat rapat paripurna DPR ke-9 masa persidangan II tahun sidang 2023-2024.

“Apakah rancangan undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dapat disetujui menjadi revisi UU usul DPR RI?," tanya Ketua DPR Puan Maharani di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 November 2023.

(Z-9)