Pengamat Sebut Revisi UU Pilkada Ajang Intervensi Pemerintah

REVISI Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disahkan menjadi usulan inisiatif DPR. Pengesahan ini dilakukan saat rapat paripurna DPR ke-9 masa persidangan II tahun sidang 2023-2024.

“Apakah rancangan undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dapat disetujui menjadi revisi UU usul DPR RI?" tanya Ketua DPR Puan Maharani di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11). 

Revisi UU Pilkada disahkan jadi usul inisiatif DPR dengan alasan agar kepala daerah terpilih dilantik secara bersama pada Januari 2025.

Baca juga : Jelang Pilkada 2024, Mendagri Minta Pemda Segera Tandatangani NPHD

Materi yang juga akan diubah dalam UU ialah mengenai jadwal pilkada dan Jadwal pelantikan. Jadwal pilkada akan dimajukan dari bulan November menjadi September 2024.

Baca juga : Erick Thohir Masuk Bursa Calon Gubernur DKI 2024

Menanggapi itu, koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) Jerry Sumampouw menerangkan jika jadwal pilkada diubah malah memberi ruang bagi pemerintah untuk cawe-cawe dalam proses tahapannya.

“Ada kemungkinan diintervensi oleh pemerintah, karena presiden baru, akan dilantik pada Oktober,” ungkap Jerry kepada Media Indonesia, Selasa (21/11). 

“Kita sih belum tahu ya siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang bisa dipastikan itu adalah pak Jokowi baru berganti di Oktober, sehingga masih bisa memengaruhi banyak dalam proses pilkada ini,” tambahnya.

Kekhawatiran Jerry bukan tanpa alasan. Saat ini, kata Jerry, masa tahapan sebelum kampanye saja dugaan intervensi dan cawe-cawe marak dilakukan oleh Jokowi secara langsung. 

Teranyar, lanjut Jerry, adanya dugaan cawe-cawe Jokowi dalam proses jadi cawapresnya sang anak Gibran Rakabuming Raka

Memang, Jerry menuturkan jika Pilkada tetap November, presiden yang baru dilantik juga tak menutup kemungkinan untuk melakukan intervensi.

Tetapi, Jerry melihat nuansanya akan lain, karena Jokowi saat ini sedang membuka jalan dan melancarkan jalan bagi anaknya.

“Kalau anaknya yg terpilih, saya kira ini akan makin kuat mempengaruhi proses pilkada. Kemudian keterpilihannya pilkada itu,” ujarnya.

Kemudian, Jerry menyebut dengan dimajukannya jadwal pilkada akan memberatkan beban penyelenggara pemilu dan pemilih.

Ia pun mempertanyakan sensitifitas pemerintah maupun DPR terkait beban tersebut.

“Persoalannya sejauh mana pemerintah dan DPR serta penyelenggara pemilu itu melihat ini sebagai beban, terutama beban pemilih. Ini tak ada sensitifitas ke sana itu,” tegasnya. (Z-8)