Revisi UU Pilkada Dianggap Sarat Kepentingan Jokowi

DISEPAKATINYA revisi UU Pilkada sebagai usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna dinilai semakin mengentalkan unsur kepentingan Presiden Joko Widodo yang harus diakomodir DPR. 

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera saat dihubungi, Selasa (21/11) mengatakan selain semakin membuktikan kepentingan pihak tertentu terhadap perubahan jadwal pemilihan kepala daerah yang semula November menjadi September 2024, kejanggalan revisi juga terlihat karena pengesahan yang berlangsung dalam waktu singkat. 

"Agak aneh baru sekarang diajukan karena kita lihat saja waktu sudah semakin pendek. Pembahasan itu tidak bisa asal-asalan dalam waktu singkat," ujarnya.

Baca juga : Pengamat Sebut Revisi UU Pilkada Ajang Intervensi Pemerintah

Dalam penjelasan DPR pada Januari 2025 tidak ada lagi kepala daerah yang definitif. Hal ini juga makin memperkuat kejanggalan karena tidak ada alasan kuat untuk merevisi UU Pilkada.

Baca juga : Jelang Pilkada 2024, Mendagri Minta Pemda Segera Tandatangani NPHD

"Masuk akal katanya Januari 2025 tidak ada kepala daerah definitif. Kalau begitu kenapa tidak dari dulu diajukan revisi. Kami sudah dari dulu ajukan revisi ini," cetusnya.

Fraksi PKS DPR menyatakan penyusunan dan pembahasan RUU Pilkada dilakukan secara tergesa-gesa dan dipaksakan karena dibahas pada masa reses DPR. RUU ini juga tidak mendesak karena tidak masuk daftar RUU Prolegnas DPR RI. Perubahan jadwal pilkada dapat berdampak pada ketidaksiapan penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan pilkada, sebab rentang waktu pilpres dan pilkada yang terlalu dekat, terutama apabila Pilpres mengalami dua kali perputaran pemilihan.

Selain itu percepatan pelaksanaan pilkada menimbulkan banyak kerugian baik bagi penyelenggara maupun peserta. Percepatan Pilkada dari November 2024 menjadi September 2024 dapat menimbulkan prasangka dan kegaduhan masyarakat sehingga mendorong ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggaraan pilkada dan pemilu 2024. (Z-8)