Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Puadi berharap mendapatkan kewenangan lebih dalam Undang-Undang (UU) Pemilu maupun beleid lain terkait dengan pemilihan dan politik, yakni UU Pilkada dan UU Partai Politik. Diketahui, DPR sedang berencana merevisi regulasi tersebut setelah kontestasi Pemilu dan Pilkada 2024 berakhir.
Menurut Puadi, revisi UU tersebut diharapkan dapat meningkatkan kewenangan Bawaslu dalam menindak pelanggaran pemilihan, baik pemilu maupun pilkada. Terlebih, saat ini ada ketidakharmonisan pada tiga regulasi itu yang kerap menimbulkan kebingungan bagi pengawas di lapangan, khususnya dalam pengawasan kampanye, pencalonan, dan penanganan pelanggaran.
"Revisi UU ini diharapkan dapat memperkuat peningkatan kewenangan Bawaslu dalam penindakan pelanggaran, sehingga tidak hanya bersifat rekomendatif, tetapi juga memiliki daya paksa dalam menegakkan aturan," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (7/3).
Sejalan dengan itu, pihaknya juga berharap regulasi yang nantinya direvisi dapat menjadi lebih sederhana. Tujuannya, agar seluruh regulasi soal pemilihan dan partai politik saling harmonis dan tidak saling bertentangan, terutama antara Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu yang dinilai Puadi kerap memiliki tafsir berbeda.
"Diharapkan juga ada pengaturan lebih tegas terkait politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dalam pemilu dan pilkada, termasuk mekanisme pencegahan dan sanksi yang lebih efektif," ungkap Puadi.
Ia mengakui, saat ini kewenangan Bawaslu masih terbatas dalam mengawasi jalannya pemilu dan pilkada. Keterbatasan itu, kata Puadi, terutama dalam aspek penegakan hukum pemilu. Saat ini, Bawaslu hanya memiliki kewenangan rekomendatif dalam banyak hal, yang sering kali tidak direspons secara cepat oleh KPU atau pihak terkait.
Sistem penegakan hukum pemilu (Gakkumdu), sambungnya, juga belum bekerja optimal, khususnya dalam menangani kasus politik uang dan pelanggaran administratif yang memiliki dampak serius terhadap integritas pemilu.(M-2)
Pembahasan revisi UU Pemilu dan Pilkada didorong melalui pembentukan panitia khusus (pansus).
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengesahkan peraturan itu setelah mendapatkan persetujuan saat rapat paripurna DPR RI, Selasa (8/7).
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan pentingnya perbaikan budaya politik dalam sistem pemilu di tanah air, selain perbaikan soal aturan kepemiluan.
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
PRO kontra di balik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal perlu disudahi. Caranya, dengan segera membahas revisi UU
Ketentuan tersebut diubah tanpa adanya parameter yang jelas sehingga merupakan bentuk ketidakpastian hukum yang adil dan juga bentuk kemunduran demokrasi.
REVISI Undang-Undang Pemilu dan Pilkada dinilai sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilu nasional dan lokal.
WAKIL Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto meminta kepada publik agar menghentikan perdebatan mengenai pro dan kontra terkait metode penyusunan Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mendorong DPR segera merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada
ADA 20 Februari lalu, Presiden Prabowo telah melantik 481 kepala daerah hasil pilkada serentak 2024. S
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved