Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Saleh memastikan bahwa UU tersebut sudah menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat, terutama organisasi profesi dan organisasi lainnya.
UU Omnibus Cipta Kerja tidak hanya merugikan buruh-buruh pabrik yang sering disebut pekerja kerah biru dan bergaji UMR, tetapi karyawan-karyawan kantoran.
JURU Bicara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Beni Satria mengatakan pihaknya tak ingin berkomentar banyak terkait telah disahkannya Undang-Undang Kesehatan pada Selasa (8/8) lalu.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan pihaknya mengapresiasi atas ditandatanganinya draf Undang-Undang Kesehatan pada Selasa, (8/8) lalu.
Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) siap mengerahkan satu juta anggotanya untuk mendesak pemerintah mencabut UU Cipta Kerja, UU Kesehatan, dan UU P2SK.
Undang-Undang Kesehatan telah disahkan oleh DPR RI pada 11 Juli 2023 memiliki arti mengembalikan hak negara dalam dunia kesehatan.
STAF Khusus Menteri Kesehatan bidang Ketahanan Industri Obat dan Alat Kesehatan Laksono Trisnantoro menilai bahwa mandatory spending pada sektor kesehatan tidak tepat.
ANGGOTA Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BHP2A) PB IDI, dr Carolina Kuntardjo menilai bahwa batasan bullying atau perundungan di dunia pendidikan dokter kesehatan
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menyebut siap mengikuti proses bila Undang-Undang (UU) Kesehatan diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu dinilai sebagai bagian dari
Sekjen Gakeslab dr. Randy H. Teguh, MM mengatakan bahwa dengan disahkannya UU Kesehatan, maka semua pihak seharusnya sudah menghentikan perdebatan mengenai substansi UU tersebut.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan mandatory spending kesehatan dihapus karena sektor kesehatan harus fokus pada output atau hasil bukan pada input
PENGESAHAN Undang-Undang (UU) Kesehatan beberapa hari lalu akan memprioritaskan dua hal yakni kualitas pelayanan kesehatan dan menata regulasi agar tidak bertolak belakang
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah adanya liberalisasi pada Undang-Undang (UU) Kesehatan. Salah satunya terkait dokter asing bisa praktik di Tanah Air.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan usai disahkannya Undang-Undang Kesehatan beberapa hari yang lalu, pemerintah diharapkan segera membuat aturan turunan
Menkes Budi Gunadi Sadikin menerima kehormatan dan apresiasi atas pemikiran sumbangsih dan keberaniannya dalam melakukan perubahan transformasi kesehatan Indonesia.
saat ini akan diterapkan penganggaran berbasis kinerja dengan mengacu pada program kesehatan nasional yang dituangkan dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Kesehatan sudah rampung paling telat September 2023.
Aturan perlindungan dokter ataupun tenaga kesehatan dari bullying atau perundungan membutuhkan aturan turunan.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berkomitmen akan menindak tegas dokter yang melakukan bullying atau perundungan kepada dokter residen.
UU Kesehatan yang telah dicanangkan adalah suatu model yang berupaya menyederhanakan dan merangkum UU existing kesehatan yang saat ini telah berjalan dengan baik.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved