Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan mandatory spending kesehatan dihapus karena sektor kesehatan harus fokus pada output atau hasil bukan pada input atau biaya yang dikeluarkan.
"Kita harus fokus ke hasil bukan uangnya seperti uangnya banyak tapi hasil stunting yang enggak turun. Padahal kita ingin stunting turun dan kematian ibu dan anak (KIA) juga turun," kata Budi dalam Dialog UU Kesehatan dari FMB9, Senin (17/7).
Ia menekankan bahwa untuk sektor kesehatan agar fokus yang diutamakan pada hasilnya bukan anggarannya. Ia mencontohkan anggaran kesehatan sebelumnya merupakan mandatory dari APBN anggaran pemerintah paling besar sesudah provinsi di Pulau Jawa ialah Aceh dan Papua namun daerah tersebut masih perlu ditingkatkan sektor kesehatannya.
Baca juga: Dua Prioritas di UU Kesehatan, Kualitas dan Regulasi
"Apakah dengan anggaran yang besar sektor kesehatannya dibandingkan Sumatra Utara, Sulawesi Selatan bagus mana. Kemudian di internasional anggaran kesehatan Amerika Serikat USD12.000/kapita/tahun dengan harapan hidup 80 tahun, kemudian Jepang spending di kesehatan USD4.800/kapita/tahun namun harapan hidupnya 84 tahun dan Korea Selatan 84 tahun dengan spending USD3.400/kapita/orang," jelasnya.
Sehingga tidak bisa dilihat antara korelasi besaran uang dengan derajat kesehatan antara input dan output.
Baca juga: Aturan Turunan UU Kesehatan Diharapkan Rampung September
"Pemerintah haus jelas menyusun langkah-langkah konkrit sehingga perlu dibentuk Rencana Induk Kesehatan. Sehingga rencana 5 tahun ke depan bisa ditangani hingga ke akar," pungkasnya. (Iam/Z-7)
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti membenarkan bahwa pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) siswa di lingkungan sekolah akan dimulai pada Agustus 2025.
Sebelumnya, 372 guru besar Fakultas Kedokteran dari 23 universitas di Indonesia mendeklarasikan ketidakpercayaannya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pekan lalu.
SEBULAN lalu, sebanyak 158 guru besar FKUI menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap arah pendidikan kedokteran dan sistem layanan kesehatan Indonesia.
Penurunan angka nasional ini, salah satunya dipengaruhi oleh gencarnya penekanan stunting di Jawa Barat
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan pentingnya untuk mengukur tekanan darah secara rutin.
Kebijakan yang dibuat Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin kerap kali menimbulkan polemik.
BELAKANGAN banyak universitas menyuarakan kritik kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait kondisi layanan kesehatan hingga UU Kesehatan.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin duduk bersama dengan para Guru Besar FK Ui untuk duduk bersama.
Kebijakan ini dapat menghilangkan sejarah budaya lokal kretek di Indonesia.
Selain itu, ada tugas dan fungsi kolegium, konsil kesehatan, majelis kesehatan, serta sinergi dengan organisasi profesi yang sudah diatur dalam UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
HKTI menyatakan sikap tegas menolak kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).
Pemberlakuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan aturan turunannya melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tahun 2024 menuai apresiasi publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved