NEWSTICKER

Berita Terbaru Uu Ite Hari Ini

Mahfud MD: Pemerintah Diskusikan Inisiatif Revisi UU ITE
19/8/2016 05:59
Wacana revisi itu mencuat lantaran pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan penerapannya dinilai tak semakin baik.
DPR Apresiasi Presiden Soal UU ITE, Jawab Keresahan Masyarakat
19/8/2016 05:59
Polri diminta untuk berhati-hati dalam menyikapi dan menerima laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Terkait UU ITE, Kapolri Bakal Kedepankan Upaya Mediasi
19/8/2016 05:59
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa pihaknya akan mengedepankan upaya mediasi ketika menangani sebuah perkara yang menyangkut UU ITE.
UU ITE Banyak Pasal Karet, DPR Siap Revisi
19/8/2016 05:59
DPR RI juga berharap revisi UU ITE dapat lebih mempertimbangkan prinsip keadilan. Sehingga tidak ada lagi pasar karet yang multitafsir.
Soal UU ITE, Kapolri akan Bentuk Virtual Police
19/8/2016 05:59
Listyo menyebut Virtual Police nantinya mengedepankan edukasi soal penggunaan ruang siber oleh masyarakat. Dia tidak ada kesan represif terhadap Virtual Police.
Koalisi Masyarakat Sipil Dukung Revisi UU ITE
19/8/2016 05:59
Koalisi Masyarakat Sipil berharap pernyataan Presiden Jokowi bisa ditindaklanjuti dengan langkah konkret dan tak sebatas wacana.
Revisi UU ITE Bisa Masuk Prolegnas Prioritas 2021
19/8/2016 05:59
Fenomena saling lapor telah menghilangkan karakter sopan santun dan budaya dialog publik sebagai mekanisme penyelesaian masalah.
Ini 2 Pasal Karet yang Dinilai Perlu Dihapus dari UU ITE
19/8/2016 05:59
Dua pasal tersebut ialah pasal 27 ayat 3 dam Pasal 28 ayat 2
PKS: Revisi UU ITE Bisa Wujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum
19/8/2016 05:59
Rencana revisi tersebut bisa memberikan rasa keadilan dan kenyamanan masyarakat.
Menkominfo: Penerapan UU ITE Tidak Boleh Timbulkan Ketidakadilan
19/8/2016 05:59
Menkominfo Johhny G Plate mendukung Mahkamah Agung, Polri, dan Kejaksaan Agung untuk membuat pedoman resmi penafsiran pasal-pasal UU ITE yang dianggap kontroversial.
Azis Syamsuddin Sambut Baik Rencana Pemerintah Revisi UU ITE
19/8/2016 05:59
M. Azis Syamsuddin menyambut baik rencana Pemerintah Indonesia yang ingin melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Soal UU ITE, Kapolri akan Terbitkan STR Khusus Penyidik
19/8/2016 05:59
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana untuk menerbitkan surat telegram (STR) yang akan menjadi pedoman bagi para penyidik dalam menerima kasus-kasus UU ITE.
PBNU Usul Revisi UU ITE Tetap Akomodasi Ujaran Kebencian
19/8/2016 05:59
Artinya, kata Robikin, kemerdekaan berpendapat tidak boleh di kungkung, tetapi jangan dibiarkan berjalan tanpa aturan yang justru merugikan bangsa dan negara.
Revisi UU ITE Bisa Melalui Judicial Review
19/8/2016 05:59
Beberapa pasal UU ITE yang multi tafsir di antaranya, pasal 27 ayat 3 tentang defamasi (fitnah), pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian.
Ada Mekanisme jika Revisi UU ITE Masuk Prolegnas 2021
19/8/2016 05:59
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menjelaskan, jangan sampai UU ITE digunakan untuk menjerat orang atau kelompok kritis dengan mengada-ada.
Menkominfo: Pemerintah Bentuk Tim Revisi UU ITE
19/8/2016 05:59
"Pemerintah membentuk 2 tim," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Platte, Jumat (19/2).
Presiden Buka Ruang Masukan untuk Revisi UU ITE
19/8/2016 05:59
Apalagi revisi UU ITE membutuhkan kajian mendalam, seperti audit legal terkait pasal yang dianggap bermasalah. Sehingga, kritik dan masukan publik sangat dibutuhkan.
Soal Revisi UU ITE, Mahfud MD Bentuk Dua Tim Kajian
19/8/2016 05:59
Salah satu tugas tim kajian ialah mendalami pasal karet dalam UU ITE yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Jokowi Buka Wacana Revisi UU ITE, LBHI: Kabar Baik
19/8/2016 05:59
"Kami kaget sekali Pak Jokowi mendorong revisi UU ITE. Ini kabar baik bagi masyarakat sipil,"
MK Tolak 10 Gugatan UU ITE, DPR: Punya Legitimasi Konstitusional
19/8/2016 05:59
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi mengatakan secara legal formal regulasi yang diproduksi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak bertentangan dengan UUD 1945.