Jumat 10 Desember 2021, 11:47 WIB

Jokowi Minta Jangan Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Jokowi Minta Jangan Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat

MI/BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/MUCHLIS JR
Presiden Joko Widodo

 

PRESIDEN Joko Widodo merespons kegelisahan masyarakat karena sampai saat ini masih terjadi pemidanaan kebebasan berpendapat melalui UU ITE. Presiden menegaskan jangan sampai ada kriminalisasi atas kebebasan berpendapat.

"Jangan ada kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat," ucap Jokowi dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2021 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/12).

Jokowi mengaku amat memahami kekhawatiran masyarakat mengenai sanksi pidana dalam UU ITE. Karena itu, Kapolri sudah diinstruksikan agar lebih mengedepankan langkah-langkah edukasi dan persuasif dalam perkara ITE.

Baca juga: Anggota DPR RI Harap Revisi UU ITE Dapat Hapus Pasal Multitafsir

Presiden mencontohkan beberapa kasus seperti yang dialami Baiq Nuril dan Saiful Mahdi divonis melanggar UU ITE. Atas dukungan DPR, Jokowi pun telah memberikan amnesti terhadap keduanya.

"Namun, saya juga ingatkan kebebasan berpendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab kepada kepentingan-kepentingan masyarakat yang lebih luas," ucapnya.

Jokowi menambahkan perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian serius pemerintah dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perlindungan HAM. 

Karena itu, ia sudah menginstruksikan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk segera menuntaskan RUU Perlindungan Data Pribadi.

"Saya telah memerintahkan Menkominfo serta kementerian dan lembaga terkait untuk segera menuntaskan RUU Perlindungan Data Pribadi bersama DPR agar perlindungan hak asasi masyarakat dan kepastian berusaha di sektor digital dapat terjamin," ucap Presiden. (OL-1)

Baca Juga

dok pribadi

PBNU Peringatkan Komentar Picisan dalam Kasus Mardani H Maming

👤Henri Siagian 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 23:20 WIB
"Pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) terjadi lebih dari 10 tahun lalu dan bahkan saat itu Ketum PBNU Gus Yahya belum mengenal...
Ist/BPN Provinsi Kaltim

Komitmen Kanwil BPN Provinsi Kaltim Dukung Pembangunan IKN Nusantara

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 23:08 WIB
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran penting dalam proses pembangunan IKN...
Dok PPP

Kader Murni PPP Harus Mampu Bangun Lini Masa yang Setia dan Militan

👤Media Indonesia 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 22:55 WIB
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) terus menggerakkan mesin partai untuk menatap tahun politik di...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya