Kamis 25 November 2021, 08:37 WIB

Anggota DPR RI Harap Revisi UU ITE Dapat Hapus Pasal Multitafsir

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Anggota DPR RI Harap Revisi UU ITE Dapat Hapus Pasal Multitafsir

DOK DPR RI
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani. 

 

ANGGOTA Komisi I DPR RI Christina Aryani berharap revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diusulkan pemerintah dapat menghapus pasal-pasal berpotensi multitafsir. Menurut dia, pasal-pasal multitafsir harus jadi perhatian agar tidak ada masyarakat yang tercederai oleh UU ITE.
  
''Selama ini cukup banyak masyarakat tercederai dengan penerapan ketentuan pasal UU ITE, harus dipastikan tidak akan terjadi lagi, masukan publik perlu didengar dengan optimal,'' kata Christina saat audiensi dengan Amnesty Internasional Indonesia secara virtual di Jakarta, Rabu.
  
Dalam audiensi itu, Christina sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya, menyampaikan ia yakin revisi UU ITE merupakan upaya pemerintah menjawab berbagai keresahan masyarakat. DPR RI, terkait itu, memiliki keinginan yang sama agar revisi UU ITE nantinya dapat menjawab berbagai persoalan yang dialami oleh publik.

Baca Juga: Sosialisasi PPKM Level 3 Nataru jadi Bagian Tugas DPR

Dalam pertemuan dengan Amnesty Internasional Indonesia, Christina Aryani mencatat beberapa masukan dari masyarakat soal revisi UU ITE. ''Dari audiensi ini, kami mendapat tambahan masukan apa yang berkembang di masyarakat, apa harapan untuk menjawab kekhawatiran yang ada. Ini akan menjadi catatan kami dalam pembahasan revisi UU ITE,'' terang Christina.
  
Christina memahami publik resah karena ada pasal-pasal karet yang berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang sebenarnya dijamin oleh konstitusi UUD 1945. ''Muncul pertanyaan apakah revisi ini akan membungkam suara-suara kritis atau tidak, apakah revisi akan menjamin kebebasan berekspresi. Ini semua jadi perhatian publik yang menjadi catatan bagi kami di DPR RI,'' sebut dia.
  
DPR RI, Christina lanjut menyampaikan, berharap upaya merevisi UU ITE, yang diusulkan pemerintah, dapat menghasilkan regulasi yang tidak represif. ''Itu kami sepakat supaya tidak ada masalah multitafsir lagi. Ketentuan pidana itu harus jelas sehingga tidak ditafsirkan macam-macam,'' kata dia.
  
Oleh karena itu, ia berpandangan pemerintah dan DPR RI perlu membuka ruang yang optimal bagi publik selama pembahasan revisi UU ITE berlangsung. (Ant/OL-10)

Baca Juga

dok kejagung

Kejagung Tangkap Tersangka Pengacara Halangi Penyidikan Korupsi LPEI

👤RO/Micom 🕔Rabu 01 Desember 2021, 11:11 WIB
Tersangka telah mempengaruhi dan mengajari tujuh orang saksi tersebut untuk menolak memberikan keterangan sebagai...
Ist/DPR

Jelang Pemberangkatan Umrah, DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Koordinasi

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 01 Desember 2021, 11:06 WIB
DPR meminta Kemenag untuk mempersiapkan kebijakan penyelenggaraan ibadah umrah yang lebih berpihak pada kepentingan calon...
Twitter BSN Partai Golkar

Golkar Apresiasi Gerakan BerkAH yang di Inisiasi Anak Muda

👤RO/Micom 🕔Rabu 01 Desember 2021, 11:04 WIB
Gerakan Berkah bukan kader partai Golkar. Mereka relawan yang datang dari berbagai...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya