Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KLHK menyelenggarakan Sosialisasi tiga Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK).
Pasalnya, UU ini berupaya menyederhanakan kerumitan birokrasi yang selama ini menjadi hambatan dalam melakukan bisnis di Indonesia
Founder IndoTelko Forum Doni Ismanto Darwin berharap terbitnya UU Cipta Kerja dan PP Postelsiar bisa membawa angin perubahan bagi industri ICT.
. Peran rimbawan sangat penting untuk kegiatan pengelolaan hutan demi terciptanya hutan lestari.
Perum Perhutani agar dapat fokus mengembangkan bisnisnya melalui multi usaha dan pelaksanaan reforma agraria perhutanan sosial yang memberikan kesejahteraan masyarakat.
aturan mengenai SLF secara ekplisit menegaskan bahwa badan usaha dapat berperan serta dalam proses penerbitan SLF sebagai penyedia jasa Pengkaji Teknis.
PP sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) masih kurang memenuhi harapan yang diaspirasikan oleh masyarakat dalam soal agraria.
KSPI meminta Presiden Joko Widodo menunda implementasi aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menerangkan, ada enam jenis bidang usaha investasi yang dilarang dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Kementerian ATR/BPN mengungkapkan, alih fungsi lahan sawah sudah kerap terjadi sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan memberi kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong.
Menkumham Yasonna Laoly menyebut pemerintah terus berupaya meningkatkan kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Dalam aturan turunan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan ikut membuat 4 PP.
"49 Peraturan pelaksanaan UU Ciptaker sudah diterbitkan, umumnya peraturan tersebut adalah memperbaiki ekosistem dan daya saing investasi,"
Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko mengubah pendekatan kegiatan berusaha dari berbasis izin ke berbasis risiko (Risk Based Approach/RBA).
Hal mendasar yang diatur dalam 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) ialah perubahan untuk kemudahan dan kepastian dalam perizinan
Waketum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani mengatakan bahwa dengan resminya peraturan turunan ini, diharapkan bahwa implementasi UU Cipta Kerja bisa lebih efektif.
Ada tiga peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau peraturan pemerintah (PP) yang menjadi modal dalam pemulihan ekonomi nasional kedepannya.
Pemerintah akhirnya secara resmi menerbitkan 49 peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Insan Pertagas juga mendapat pencerahan seputar hukum dalam dunia bisnis dan strategi pengambilan kebijakan yang mencegah penyalahgunaan wewenang.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved