Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Dalam UU baru tersebut, ada perbedaan yang cukup signifikan dalam hal batas waktu karyawan boleh dikontrak.
Keempat prinsip kolaborasi agar berhasil yakni pertama, adanya kemitraan untuk membangun hubungan, kolaborasi melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.
Implementasi UU Cipta Kerja dinilai berpotensi merugikan hak penyandang disabilitas. Seperti, kemudahan aksesibiltas bangunan gedung.
ANGGOTA Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira berharap peleburan Kemenristek ke Kemendikbud akan membuat koordinasi riset di perguruan tinggi menjadi lebih efektif dan efisien.
Program Kartu Prakerja bisa membantu pemerintah untuk memperbaiki keterampilan angkatan kerja dari sisi supply.
KLHK menyelenggarakan Sosialisasi tiga Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK).
Pasalnya, UU ini berupaya menyederhanakan kerumitan birokrasi yang selama ini menjadi hambatan dalam melakukan bisnis di Indonesia
Founder IndoTelko Forum Doni Ismanto Darwin berharap terbitnya UU Cipta Kerja dan PP Postelsiar bisa membawa angin perubahan bagi industri ICT.
. Peran rimbawan sangat penting untuk kegiatan pengelolaan hutan demi terciptanya hutan lestari.
Perum Perhutani agar dapat fokus mengembangkan bisnisnya melalui multi usaha dan pelaksanaan reforma agraria perhutanan sosial yang memberikan kesejahteraan masyarakat.
aturan mengenai SLF secara ekplisit menegaskan bahwa badan usaha dapat berperan serta dalam proses penerbitan SLF sebagai penyedia jasa Pengkaji Teknis.
PP sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) masih kurang memenuhi harapan yang diaspirasikan oleh masyarakat dalam soal agraria.
KSPI meminta Presiden Joko Widodo menunda implementasi aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menerangkan, ada enam jenis bidang usaha investasi yang dilarang dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Kementerian ATR/BPN mengungkapkan, alih fungsi lahan sawah sudah kerap terjadi sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan memberi kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong.
Menkumham Yasonna Laoly menyebut pemerintah terus berupaya meningkatkan kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Dalam aturan turunan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan ikut membuat 4 PP.
"49 Peraturan pelaksanaan UU Ciptaker sudah diterbitkan, umumnya peraturan tersebut adalah memperbaiki ekosistem dan daya saing investasi,"
Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko mengubah pendekatan kegiatan berusaha dari berbasis izin ke berbasis risiko (Risk Based Approach/RBA).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved