NEWSTICKER

Curhat ke Chatbot AI Malah Bikin Depresi

Studi Ungkap Bahaya Makanan Ultra-Proses bagi Kesuburan Pria

Remaja Indonesia Mulai Dihantui Hipertensi

BPJS Kesehatan: Biaya Penyakit Kronis Rp50,2 Triliun

Gigi Berlubang Masalah Kesehatan Termasif CKG 2025

Kemenaker Ikut Buat 4 PP dalam Aturan Turunan UU Ciptaker

Despian Nurhidayat

22/2/2021 03:40

Kemenaker Ikut Buat 4 PP dalam Aturan Turunan UU Ciptaker — Ilustrasi UU Cipta kerja(Ilustrasi)

PEMERINTAH secara resmi telah menerbitkan 49 peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam aturan turunan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan ikut membuat 4 PP.

Adapun keempat PP tersebut antara lain PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), PP 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta PHK, PP 36/2021 tentang Pengupahan dan PP 37/2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan bahwa dengan resminya PP tersebut, pihaknya optimistis bahwa implementasi UU Cipta Kerja akan berjalan dengam optimal.

Baca juga : Pemerintah Optimistis PP UU Ciptaker Perbaiki Ekosistem Investasi

"Tentunya kita optimis (UU Cipta Kerja) segera bisa kita jalankan," ungkapnya kepada Media Indonesia, Minggu (21/2).

Lebih lanjut, Anwar memastikan bahwa pembahasan PP klaster ketenagakerjaan telah dibahas bersama Tim Tripartit, yang berasal dari unsur serikat buruh atau serikat pekerja, kalangan pengusaha, dan pemerintah sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja. (OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi

Berita Lainnya

Pakar: Klaim “Operasi Tipu-tipu” Noel Pola Klasik Koruptor, Wajib Dibuktikan
26/1/2026 19:19
Ia mengaku tidak terkejut dengan pernyataan Noel yang menyebut ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya.
Pukat UGM Sebut “Operasi Tipu-tipu” Kasus Korupsi Noel Harus Diuji di Persidangan
26/1/2026 19:15
udingan Noel terkait adanya aliran dana ke partai politik nasional yang disebut berinisial “K” tidak cukup disampaikan kepada publik.
Sudah Pensiun Heri Sudarmanto Terima Uang Suap, KPK Tertarik Membongkar Caranya
16/1/2026 17:02
Penyidik menduga tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap TKA itu memiliki pengaruh besar, sampai bisa menerima uang meski sudah pensiun.
Pegawai KPK Disanksi Berat? Ini Kasusnya
13/1/2026 20:53
Dewas merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Fani Febriany
Langgar Etik, Dewas Sanksi Berat Pegawai KPK Sekaligus Istri Tersangka Korupsi
13/1/2026 20:27
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan jabatan Fani sebagai direktur di sebuah perseroan saat masih berstatus sebagai pegawai KPK.
Soal PHK Massal, Kemnaker Imbau Michelin Kedepankan Dialog Bipartit
07/11/2025 15:37
WAKIL Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengimbau manajemen pabrik produsen ban Michelin atau PT Multistrada Arah Sarana (MAS) menempuh dialog bipartit.
MK Tegaskan Negara tak Boleh Kriminalisasi Masyarakat Adat
16/10/2025 20:25
MAHKAMAH Konstitusi (MK) dalam putusannya terhadap UU Cipta Kerja menegaskan negara tidak boleh mempidanakan masyarakat adat atau lokal yang hidup turun-temurun di kawasan hutan
Putusan MK Soal Masyarakat Adat tak Bisa Dikriminalisasi lewat UU Cipta Kerja Jadi Angin Segar
16/10/2025 20:12
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masyarakat adat yang tidak bisa dikriminalisasi atau dikenakan norma pidana dalam Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi sinyal positif.
UU Cipta Kerja Banyak Digugat ke MK, Pengamat: Cermin Hukum Elitis
16/10/2025 20:08
Pendekatan omnibus sebenarnya tidak dilarang sepanjang digunakan untuk mengatur hal-hal yang sejenis.
UU Cipta Kerja Banyak Digugat ke MK, Pengamat Soroti Buruknya Naskah Akademik Legislasi
16/10/2025 17:26
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Hakim MK: Semua PSN tak Bisa Dianggap Buruk, Perlu Penilaian Proporsional
07/10/2025 13:15
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menanggapi keterangan Komnas HAM terkait potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
MK Mendadak Jadi 'Panggung Konser' Para Musisi
22/7/2025 19:28
Ada pula tantangan untuk memastikan para pencipta lagu dan musisi mendapatkan royalti dari penggunaan karya cipta mereka.

LOAD MORE

Opini

Penertiban Kawasan Hutan Mengawali Kehancuran Sawit Indonesia?!Penertiban Kawasan Hutan Mengawali Kehancuran Sawit Indonesia?!
27/1/2026 05:10
Board of Peace, Gaza, dan Ujian Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia
27/1/2026 05:05
Empati di Balik Perundungan Peserta PPDS
27/1/2026 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

Dingin Davos, Hangat Harapan: Prabowo-nomics dan Pembangunan Manusia
26/1/2026 05:00
Program Hospital Base: Nama Baru, Isi Lama
19/1/2026 05:00
Pilkada, Langsung Vs Perwakilan
12/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved