Kamis 25 Februari 2021, 16:31 WIB

PP dari UU Ciptaker Belum Penuhi Aspirasi Masyarakat

M. Iqbal Al Machmudi | Ekonomi
PP dari UU Ciptaker Belum Penuhi Aspirasi Masyarakat

Antara
Petugas mengukur bidang tanah milik warga melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Ciamis, Jawa Barat, Rabu (24/2).

 

GURU Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) bidang Kebijakan, Tata Kelola Kehutanan, dan Sumber Daya Alam Budi Mulyanto menilai peraturan perundang-undangan (PP) sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) masih kurang memenuhi harapan yang diaspirasikan oleh masyarakat. Juga masih belum sepenuhnya dapat dipakai sebagai upaya menjalankan UU tersebut.

"Kesan sektoralismenya masih sangat kuat sehingga alih-alih mengharmoniskan dan menyederhanakan peraturan perundangan, dikhawatirkan menimbulkan masalah baru di bidang agraria dan pertanahan," kata Budi dalam webinar The 19th Strategic Talks Tinjauan Kritis UU Cipta Kerja Bidang Pertanahan dan Agraria, Kamis (25/2).

Padahal PP tersebut diharapkan masyarakat bisa melakukan reformasi agraria dengan memaksimalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Terdapat berbagai usulan terkait agraria dan pertanahan dalam RPP (rancangan peraturan perundang-undangan) UU Ciptaker salah satunya terkait hak atas tanah," ujarnya.

Dia mengatakan hak atas tanah harus bersifat final karena dalam proses sudah mengikuti ketentuan dan melibatkan institusi terkait seperti BPN dan administrasi desa. Hal tersebut harus dibereskan segera dan dikeluarkan legalitasnya dengan maksud masyarakat memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam menguasai tumpuan hidup.

Namun hal ini juga harus keluar dari area kawasan hutan padahal selama ini masih banyak masyarakat yang tinggal di kawasan perhutanan.

Selanjutnya adanya pengenaan sanksi dan denda kepada petani/pelaku usaha yang diharapkan mengarah kepada pembinaan sehingga legal dan menjalankan praktik kerja yang baik.

"Kemudian legalitas usaha dalam menjalankan usaha telah mengikuti UU yang ada. Banyak regulasi yang tidak harmonis, maka usulan kami harus dibereskan segera," ucapnya. (E-3)

Baca Juga

MI/Adam Dwi

Pengusaha Nasional Didorong Kembangkan Ekosistem Ekonomi Syariah

👤Emir Chairullah 🕔Rabu 14 April 2021, 15:05 WIB
Pemerintah juga menerapkan strategi berupa kolaborasi antarorganisasi yang anggotanya merupakan pemangku kepentingan dan memiliki...
Antara/Hafidz Mubarak A.

Biaya Membengkak, Waskita Karya tidak Naikkan Gaji Pegawai

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 14 April 2021, 14:46 WIB
Dengan jumlah pegawai mencapai 6.000 orang, keselamatan kerja pegawai dianggap menjadi prioritas utama Waskita...
AFP

BI Tak Gegabah Terbitkan Mata Uang Digital

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Rabu 14 April 2021, 14:32 WIB
BANK Indonesia ogah terburu-buru menerbitkan mata uang digital untuk diedarkan kepada...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Tajamnya Lancang Kuning di Lapangan

 Polda Riau meluncurkan aplikasi Lancang Kuning untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Berhasil di lapangan, dipuji banyak kalangan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya