Kamis 25 Februari 2021, 14:30 WIB

Pak Jokowi, Tunda Dulu PP UU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan

Anggitondi Martaon | Politik dan Hukum
Pak Jokowi, Tunda Dulu PP UU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan

Ilustrasi
UU Ciptaker

 

KONFEDERASI Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda implementasi aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Terutama empat peraturan pemerintah (PP) yang mengatur klaster ketenagakerjaan.

Aturan teknis yang mengatur klaster ketenagakerjaan yaitu PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA); PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja; PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

"Dengan segala hormat kepada Pak Jokowi untuk menunda dulu lah pemberlakuan empat PP ini," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Kamis (25/2).

Dia menyebutkan, aturan turunan yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) itu cukup tidak pro terhadap pekerja. Apalagi, kondisi pekerja tengah berat selama pandemi covid-19.

Baca juga : Tim Kajian UU ITE Tampung Masukan soal Revisi UU

"Jangan ditambah lagi lah dengan PP (klaster ketenagakerjaan) ini," ungkap dia.

Setidaknya, Kepala Negara menunda hingga hasil uji materi UU Ciptaker keluar. Saat ini proses judicial review (JR) tertunda karena Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menangani gugatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

"Tunda sampai pandemi selesai dan menunggu hasil keputusan JR UU Ciptaker. Itu jauh lebih bijaksana," sebut dia.

Pemerintah resmi menerbitkan 51 aturan pelaksana UU Ciptaker. Puluhan regulasi itu resmi ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly pada 2 Februari 2021.

Said menyampaikan tak masalah regulasi tersebut telah diresmikan. Namun, dia meminta agar implementasi ditunda.

"Khusus klaster ketenagakerjaan saja. Kalau ditandatangani gak apa-apa, boleh. Tapi tunda pemberlakuannya," ujar dia. (OL-2)

 

Baca Juga

MI/Ramdani

KPK Cek Surat Penanggalan Jabatan Pegawai Gagal TWK

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 09 Mei 2021, 09:16 WIB
Sebelumnya beredar potongan surat yang disebut-sebut milik lembaga antirasuah itu yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri tanpa...
Ist/DPR

Cegah Covid-19, DPR Minta Perketat Keluar Masuk Indonesia

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 09 Mei 2021, 08:41 WIB
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie berharap pada tanggal 6-7 Mei 2021 saat pemberlakuan larangan mudik, akses...
Ist/DPR

Hari Ini, Puan Akan Tinjau Larangan Mudik di Tiga Provinsi

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 09 Mei 2021, 08:15 WIB
Ketiga provinsi yang akan dikunjungi Puan adalah Lampung, Banten, dan Jawa Tengah. Dia sangat berharap pelaksanaan di lapangan sesuai...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Gelombang Ketiga Covid tidak Terhindarkan di India

Varian baru ialah faktor penyebab di balik gelombang kedua yang ganas di negara itu dengan kemungkinan lebih banyak muncul.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya