Rabu 24 Februari 2021, 23:08 WIB

Tim Kajian UU ITE Tampung Masukan soal Revisi UU

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Tim Kajian UU ITE Tampung Masukan soal Revisi UU

Dok. Kemenkopolhukam
Tim kajian UU ITE Kemenkopolhukam mendengarkan aspirasi masyarakat

 

TIM kajian Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bentukan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamana Mahfud MD menyaring masukan dari berbagai narasumber termasuk pelapor dan terlapor. Masyarakat umum dapat memberi masukan lewat jejaring media sosial.

Hal ini ditegaskan Sugeng Pornomo selaku ketua Tim kajian UU ITE usai gelar rapat kedua di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (24/2). Rapat kedua ini menurut Sugeng telah menyepakati untuk mengundang berbagai kelompok narasumber. 

Pertama, kelompok terlapor dan pelapor kasus-kasus UU ITE. Kedua, kepompok asosiasi pers, lalu kelompok aktivis, masyarakat, sipil atau praktisi. Selanjutnya, tim akan mendengarkan masukan perwakilan DPR, partai politik, lalu terakhir kelompok akademisi, pengamat dan kelompok kementerian atau lembaga.

"Narasumber yang kita sepakati kita akan utamakan dari klaster kelompok terlapor atau pelapor, kita ingin mendengar apa sih yang mereka rasakan dan alami dari proses yang pernah dijalani, yang kedua adalah kelompok aktivis atau masyarakat sipil dan praktisi. Hal ini untuk melihat pada saat implementasi UU ITE ini apa yang terjadi dari pengamatan mereka," ujar Sugeng dalam keterangannya, Rabu (24/2). 

Sesuai timeline yang disepakati dalam rapat kedua ini, lanjut dia, minggu ini tim akan melakukan kegiatan focus group discussion. Minggu berikutnya tim akan menggelar rapat pembahasan yang diselenggarakan oleh sub tim I dan sub tim II. 

"Kemudian selanjutnya penyusunan laporan," tegasnya.

Baca juga : Polri Tegaskan Pedoman Perkara UU ITE Harus Dipatuhi Penyidik

Sugeng juga menegaskan tim ini terdiri dari dua sub tim yang memiliki tugas kajian berbeda. Sub tim pertama mengkaji implementasi UU ITE dan ketika dianggap perlu maka akan diberikan satu pedoman sehingga ada penyeragaman. 

Kemudian sub tim yang kedua adalah untuk mengkaji pasal-pasal yang dianggap karet serta multitafsir. Sub tim dua ini nantinya akan memberikan rekomendasi perlu tidaknya dilakukan revisi. 

"Sekali lagi sub tim dua ini akan mengkaji perlu atau tidaknya dilakukan revisi. Jadi kita tidak bicara tidak ada revisi atau akan revisi, tapi kita akan berangkat dari pengkajian dan baru setelah itu kami akan merekomendasikan perlu tidaknya dilakukan revisi, untuk mempertegas tidak adanya multitafsir terhadap implementasi UU ITE ini," paparnya. 

Sugeng menambahkan, masyarakat yang tidak berkesempatan diundang memberi masukan oleh tim akan disediakan ruang pendapat melalui email dan whatsapp atau sarana lain. 

"Ini bisa membantu kami, masyarakat bisa menyampaikan apa yang dirasakan terhadap pelaksanaan dari UU ITE ini," pungkas Sugeng. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

KPK Diminta Cabut SK Pembebastugasan Pegawai yang Gagal TWK

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Selasa 18 Mei 2021, 10:05 WIB
Jokowi sudah meminta agar peralihan status pegawai KPK jadi aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi...
Ist/DPR

Penanganan Covid-19 Jadi Kunci Akselerisasi Ekonomi Nasional

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 18 Mei 2021, 09:29 WIB
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2021 sebesar 0,74% menunjukkan ekonomi Indonesia masih terjebak dalam kondisi resesi...
dok.mi

Begini Rencana BKN untuk 75 Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 18 Mei 2021, 09:28 WIB
BADAN Kepegawaian Negara (BKN) menyiapkan skenario untuk 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal tes wawasan kebangsaan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Tempat Wisata Tetap Pilihan Utama

LIBUR Lebaran tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya