Rabu 24 Februari 2021, 14:47 WIB

Alih Fungsi Lahan Sawah Sudah Ada Sebelum UU Ciptaker

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Alih Fungsi Lahan Sawah Sudah Ada Sebelum UU Ciptaker

Ilustrasi
Alih fungsi lahan dalam UU Ciptaker

 

KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan, alih fungsi lahan sawah sudah kerap terjadi sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang membantah bahwa UU tersebut dihubungkan dengan peningkatan alih fungsi lahan terutama sawah, yang dikhawatirkan mengganggu stabilitas pangan nasional.

“Hal itu kurang pas, sebenarnya alih fungsi lahan sawah sudah banyak terjadi sebelum UU Ciptaker berlangsung,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu (24/2).

Menurut data lahan sawah Kementerian ATR/BPN disebutkan, pada 2011 Indonesia memiliki 8,1 juta hektare lahan sawah, kemudian pada tahun 2013 sudah berubah menjadi 7,75 juta hektare. Berlanjut pada tahun 2018, menjadi 7,1 juta hektare.

Sehingga, terang Budi, dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan alih fungsi lahan sudah meningkat jauh sebelum adanya implementasi UU Ciptaker, dengan kisaran laju alih fungsi lahan sebesar 100.000 – 150.000 hektare per tahun.

Baca juga : PPATK Dorong Pemerintah dan DPR Bahas RUU Pemberantasan Aset

Lebih lanjut, dia mengatakan, pihaknya tidak setuju dengan kabar bahwa UU Ciptaker akan lebih memprioritaskan proyek untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional, yang membuat lahan persawahan akan tergerus.

"Kementerian ATR/BPN sendiri telah menyiapkan beberapa langkah strategis terkait pengendalian pemanfaatan ruang termasuk yang sawah, termasuk lahan sawah yang telah dialokasikan dalam rencana tata ruang sebagai lahan dilindungi atau lahan abadi," urai Budi.

Langkah strategis pengendalian pemanfaatan ruang tersebut yakni, kementerian itu akan menetapkan zonasi dan aturan khusus sesuai dengan lokasi lahan sawah yang telah ditentukan. Jika pada lokasi zonasi tersebut menjadi sasaran proyek strategis nasional, maka sekitarnya tidak boleh berubah.

"Kedua, jika akan terjadi perubahan, Kementerian ATR/BPN akan mengambil langkah penilaian terukur dan strategis, apakah proyek stategis nasional di lahan abadi tersebut akan memberi dampak pada nilai tambah ekonomi maupun sosial," ungkap Budi. (OL-2)

 

Baca Juga

ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

Tujuh Petinggi Sekuritas Diperiksa Terkait Asabri

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 26 Februari 2021, 06:25 WIB
Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa tujuh petinggi perusahaan sekuritas sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait PT...
MI/Susanto

Uang Suap Benur Mengalir ke Perusahaan Edhy Prabowo

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Jumat 26 Februari 2021, 05:55 WIB
KPK memanggil karyawan swasta Ikhwan Amiruddin Kamis (25/2/2021) terkait aliran uang suap di beberapa...
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Kasus Suap Perizinan di Kota Cimahi, KPK Selisik Empat Saksi

👤Cindy Ang 🕔Jumat 26 Februari 2021, 05:37 WIB
KPK memanggil Kepala Bidang Cipta Karya Pemerintahan Kota Cimahi, Deni. Dia dipanggil untuk mendalami kasus dugaan suap perizinan di Kota...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya