Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Pembentukan pengadilan khusus pemilu ini sudah pernah dilakukan diajukan Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu pada 2014.
Keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah cukup mengatasi permasalahan pemilu.
Kehadiran pengadilan khusus pemilu dinilai perlu, tetapi bukan berarti membentuk lembaga baru. Namun, mengoptimalkan fungsi lembaga yang ada.
Force majeur adalah keadaan ketika debitur gagal menjalankan kewajibannya pada pihak kreditur karena kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan.
Wincen menjelaskan Indonesia masuk lima besar setelah Amerika Serikat, India, Malaysia, dan China yang paling banyak berperkara di Singapore International Arbitration Centre (SIAC).
Seorang arbiter mempunyai kebebasan dalam memilih putusan yang digunakan.
PANEL Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), pada Rabu (4/12), memutuskan memenangkan gugatan Indonesia atas Australia
Saham Harijanto diketahui digadaikan atau dialihkan ke pihak lain tanpa seizin bank sindikat
“Kemenangan atas sengketa ini sangat penting mengingat dampak sistemiknya terhadap tuduhan dumping dari negara lain," kata Mendag Agus
Berusaha mengecoh dengan pakaian tersebut, tersangka bergegas masuk ke Kantor Kejari Bandung untuk menjalani pelimpahan tahap II atau P21.
Perkelahian warga dan karyawan TPL bermula saat masyarakat adat Desa Sihaporas menanam jagung di lahan industri yang telah dipanen TPL.
epala Desa Olaia, Abraham Soba menjelaskan berdasarkan bukti yang mereka dapatkan bahwa hanya ada dokumen pelepasan hak tidak ada bukti soal kompensasi.
HASIL sidang pemeriksaan penyelesaian sengketa per-aturan perundang-undangan yang diajukan PT Bongka Nova Energi ke Kementerian Hukum dan HAM ditolak.
Maraknya kasus sengketa antara para pelaku bisnis di Tanah Air yang tidak terselesaikan membuat sejumlah pengacara berpikir mendirikan IMAC.
Adapun para penggugat dalam perkara ini ialah 46 ahli waris Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri (sekarang Kemenlu).
Teguh mengatakan seharusnya TNI tidak main hakim sendiri memagar tanah rakyat dan melakukan kekerasan.
Dalam surat itu tertulis ada keinginan agar sejumlah sentana dalem mengosongkan bangunan dalam keraton yang ditempati, paling lambar 2 September 2019.
Menurut Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno sidang digelar selama dua hari berturut-turut, yakni pada hari ini Senin (2/9) dan Selasa (3/9).
Pada 1992, Bob Hasan menawarkan kepada Didi Dawis 10% saham di PT Kiani Kertas (sekarang bernama PT Kertas Nusantara) apabila Didi Dawis bersedia menanamkan modalnya sebesar US$20 juta.
SURAT perintah bongkar bangunan yang masih ditempati penghuninya harus ditandatangani seorang kepala daerah wilayah setempat setingkat wali kota atau bupati.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved