Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Rudianto memahami banyak pihak yang menginginkan kehadiran RUU Perampasan Aset. Karena penting dalam upaya pemberantasan korupsi belum tuntas sampai ke akar.
KPK menilai pemulihan aset menjadi salah satu cara ampuh untuk menurunkan angka korupsi.
Dalam orasinya di depan para buruh dalam peringatan May Day 2025 Prabowo mengaku mendukung UU Perampasan Aset agar segera disahkan dalam rangka memberantas korupsi.
Kepala Negara menekankan bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku korupsi yang enggan mengembalikan hasil kejahatannya.
Ia menegaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset harus melibatkan komunikasi yang mendalam bersama dengan partai-partai politik yang ada.
Tessa mengatakan, dua calon beleid itu bisa menjadi amunisi tambahan bagi KPK mencegah sampai menindak pelaku korupsi.
Pembangunan penjara khusus koruptor tidak cukup untuk memberikan efek jera. Yang terpenting ialah asset recovery dan pemiskinan koruptor
Baleg DPR semula dijadwalkan akan menggelar rapat dengan PPATK. Namun, rapat untuk membahas masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tersebut ditunda.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan menjelaskan pihaknya berharap RUU Perampasan Aset dapat masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2026
Chairul menduga mandeknya penelusuran asal usul uang dari Zarof Ricar karena Kejaksaan Agung mengalihkan perhatian publik dari kasus Zarof Ricar.
POLITIKUS PDIP Aria Bima mengatakan pihaknya mempersilakan Presiden Prabowo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait perampasan aset.
MANDEKNYA pengusutan uang tunai sitaan senilai hampir Rp1 triliun dari rumah Zarof Ricar jadi bukti pentingnya kehadiran Undang-Undang Perampasan Aset.
PRESIDEN Prabowo Subianto disebut akan mengirimkan surat presiden (surpres) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke DPR.
Kepala Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT PPATK, Supriadi, meminta disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah diperjuangkan selama 16 tahun.
DPR pernah membahas RUU tersebut, tetapi malah memperdebatkan hal seperti penggunaan diksi perampasan.
KPK tidak akan berubah haluan dalam mendorong RUU tersebut disahkan.
RUU Perampasan aset tidak masuk dalam Prolegnas
PRESIDEN Prabowo Subianto berkomitmen untuk meneruskan warisan Presiden Joko Widodo agar RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dapat segera disahkan oleh DPR RI
Yunus Husein sangsi anggota parelemen mau segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Pendesakan pengesahan RUU Perampasan Aset bukan cuma untuk memudahkan urusan KPK.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved