9 Fraksi DPR Berbeda Sikap terhadap RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset Kembali Dibahas, Momentum Perkuat Pemberantasan Korupsi

RUU Perampasan Aset juga perlu mengatur secara tegas mekanisme pengelolaan aset sitaan selama proses peradilan berlangsung.

Draf RUU Perampasan Aset Mulai Disusun, DPR Buka Tahap Awal Pembahasan

Selain RUU Perampasan Aset, Dasco menyebut DPR RI juga menyiapkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang lainnya.

KPK Dukung RUU Perampasan Aset, Perkuat Pemulihan Kerugian Negara

KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.

Baleg DPR RI :  UU Perampasan Aset Masuk Revisi Prolegnas Akhir Tahun

Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan RUU Perampasan Aset masuk dalam prolegnas akhir tahun

Wapres Gibran Soroti Korupsi Triliunan Rupiah tak Kembali ke Negara, Dorong RUU Perampasan Aset

WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti lemahnya kemampuan negara mengembalikan aset hasil korupsi, meski kerugian negara terus membengkak hingga ratusan triliun rupiah.

Wapres Gibran Tegaskan Koruptor Harus Dimiskinkan, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

WAKIL Presiden, Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada pemidanaan semata. 

Mengesahkan UU PPRT, Menyelamatkan Ekonomi

INDONESIA menghadapi kenyataan yang tak nyaman: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan

Anggota DPR Dukung Penundaan Sementara Umrah, Keselamatan Jamaah Harus Jadi Prioritas

Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendukung imbauan Kemenlu untuk menunda sementara perjalanan umrah ke Arab Saudi demi keselamatan jamaah di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.

DPR Minta Pemerintah Evaluasi Penerima HGBT agar Tepat Sasaran

Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu dievaluasi.

Hasbiallah Ilyas Desak Transparansi Kasus ABK Sea Dragon Terancam Hukuman Mati

Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.

DPR Soroti Ketimpangan Hukum: ABK Dituntut Mati, Bandar 2 Ton Sabu Buron

Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.

DPR Tegaskan Peradilan Militer Bukan Ruang Impunitas bagi Prajurit TNI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.

Arogansi Trump, Pembunuhan Khamenei, dan Dinamika Timteng

Mengintegrasikan Diaspora dalam Arsitektur Karier Dosen Nasional

Mengesahkan UU PPRT, Menyelamatkan Ekonomi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia