Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengatakan pemerintah telah melakukan lobi-lobi politik agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bisa segera meloloskan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Rancangan aturan tersebut adalah inisiatif dari pemerintah, tetapi tidak kunjung dibahas oleh para anggota parlemen.
"Bagaimana kami mau melakukan. Kami kan tidak bisa memerintah DPR. Namun, kami akan lobi terus," ujar Yasonna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/7).
Ia memastikan pemerintah akan menemui pimpinan DPR RI untuk membahas hal tersebut. Saat ini, dari lobi yang telah dilakukan sebelumnya, DPR telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas RUU Perampasan Aset. Namun, ia mengaku hingga kini belum juga ada panggilan pembahasan.
Baca juga: DPR Belum Terima Mandat Bahas RUU Perampasan Aset
"Kita nanti jumpai pimpinan, atau sekarang kan sudah ditunjuk pansus. Kita juga harus lihat dulu," ucapnya.
Menurut Yasonna pembahasan RUU Perampasan Aset ada di ranah DPR sehingga pemerintah hanya tinggal menunggu undangan dari DPR untuk membahas bersama-sama. Sudah enam kali masa persidangan, namun RUU Perampasan Aset tidak kunjung ditetapkan dalam rapat paripurna untuk dibahas.
Baca juga: 9 Fraksi DPR Berbeda Sikap terhadap RUU Perampasan Aset
"Semua tergantung DPR. Kalau kita sudah dipanggil, kita datang. Kita menunggu undangan DPR," ucapnya.
Yasonna menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan RUU itu sebelum masa tugas DPR RI periode 2019-2024 berakhir. Pasalnya, itu menjadi prioritas dari agenda legislasi pemerintah.
"Ya kita selesaikan, dong. Itu kan prioritas kita," tandasnya (Z-11)
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mendesak negara untuk merampas sebanyak-banyaknya aset milik mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
Penting bagi DPR untuk dapat membedakan sistem perampasan aset IN REM yang ditujukan pada aset dan perampasan aset pidana yang ditujukan pada pelaku tindak pidana.
Zaenur menjelaskan bahwa konsep perampasan aset yang dilakukan tanpa melalui proses hukum pidana, akan dilakukan melalui jalur perdata.
Pemerintah maupun DPR tak kunjung mengesahkan RUU Perampasan Aset. KPK menilai calon beleid itu penting untuk penindakan kasus rasuah.
Berbagai penerapan mekanisme pendanaan parpol dapat menjadi celah korupsi jika internal parpol tidak ada komitmen yang kuat terhadap penegakan anti-korupsi.
Supratman menuturkan proses pembentukan undang-undang harus melalui mekanisme politik dengan persetujuan berbagai partai politik khususnya yang berada di legislatif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved