Berita Terbaru Revisi UU Pemilu Hari Ini

Menteri Yusril: Pemerintah dan DPR Masih Tarik-menarik soal Revisi UU Pemilu

Masih ada tarik-menarik antara pemerintah dan DPR tentang siapa yang akan menyusun dan mengusulkan rancangan Undang-Undang Pemilu.

Penegakan Hukum dalam RUU Pemilu Harus Berpindah dari Sanksi Pidana ke Sanksi Administratif

Revisi UU Pemilu, pergeseran fokus dari sanksi pidana ke sanksi administratif yang dinilai lebih memberikan efek jera kepada peserta pemilu.

DPR Soroti Permasalahan Sistem Proporsional Terbuka yang Penuh Moral Hazard

DPR menegaskan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka justru memicu praktik-praktik tidak sehat,  moral hazard dan desain pemilu yang kian rumit bagi pemilih.

Perludem Soroti Dua Isu RUU Parpol yang Harus Sejalan dengan Revisi UU Pemilu

Pemerintah dan DPR seharusnya lebih memprioritaskan pembahasan RUU Pemilu karena menyangkut langsung dengan tahapan serta kesiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Perludem dan Media Indonesia Kolaborasi Kawal Revisi UU Pemilu untuk Demokrasi Inklusif

Kolaborasi ini sebagai bagian dari upaya mendorong reformasi politik dan memastikan proses legislasi berjalan transparan serta partisipatif.

Penegakan Hukum dalam Revisi UU Pemilu Harus Sejalan dengan KUHP Baru

Penegakan hukum dalam revisi Undang-Undang Pemilu harus menjadi perhatian utama agar proses demokrasi berjalan transparan dan berkeadilan.

Ketua Komisi II DPR: Revisi UU Pemilu Akan Selesaikan Tumpang Tindih Aturan dan Norma Multitafsir

Menurut Rifqi, persoalan pertama adalah adanya tumpang tindih norma dan ketentuan yang mengatur hal serupa dalam undang-undang berbeda.

Revisi UU Dinilai Jadi Lompatan Fundamental Demokrasi, Pemerintah Perlu Jadi Pengusul RUU Pemilu

PEMILU serentak 2024 menjadi momentum refleksi besar bagi demokrasi Indonesia.

Pakar Nilai Revisi UU Pemilu harus Jadi Lompatan Fundamental, Jangan Sekadar Tambal Sulam

Ia juga menjelaskan pentingnya memperhatikan putusan MK yang telah memisahkan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah.

Revisi UU Pemilu akan Sempurnakan Penyelesaian Sengketa Pemilu

Penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk itu, penyelesaian sengketa pemilu akan disempurnakan dalam revisi UU Pemilu

Perludem: Sistem Pemilu Campuran Jaga Keseimbangan Demokrasi

Dalam surat suara nanti pada sebelah kiri ada logo partai dan di sebelah kanan ada nama sehingga calon pemilih bisa memilih keduanya.

KIPP: Aturan Pemilu Jangan Diubah saat Tahapan Berjalan

Perlu adanya aturan tegas dan baku agar Undang-Undang Pemilu maupun regulasi teknis kepemiluan tidak diubah ketika tahapan pemilu sudah berjalan.

Komisi II DPR Tampung Usul Sistem Proporsional Terbuka dalam RUU Pemilu

Komisi II DPR menampung usulan soal sistem pemilu meski Revisi UU pemilu belum mulai dibahas

Bawaslu Ingatkan Pentingnya Jaga Independensi KPU dalam Penyusunan Aturan Pemilu

Bawaslu RI mengingatkan independensi KPU dalam setiap penyusunan aturan pemilu

PDIP Bersikukuh Usulkan Sistem Porporsional Tertutup untuk Pileg

Sistem proporsional tertutup merupakan pilihan terbaik agar demokrasi tidak terjebak dalam politik populisme dan kapitalisasi suara.

Komisi II DPR RI Sepakat KPU harus Dievaluasi Menyeluruh

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mardani Ali Sera menyatakan setuju dan mendukung adanya dorongan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap KPU. 

Perkuat Transparansi Dana Kampanye dalam Revisi UU Pemilu

Selama ini pelaporan dana kampanye hanya dilakukan untuk memenuhi syarat administratif. Dana yang dilaporkan juga diduga tak sepenuhnya sesuai dengan realitas di lapangan. 

Wamendagri: RUU Pemilu Jangan Didominasi Kepentingan Partisan

Semua pihak harus berhati-hati dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.135 tahun 2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal.

Revisi UU Pemilu dan Pilkada, DPR Didorong Bikin Pansus

Pembahasan revisi UU Pemilu dan Pilkada didorong melalui pembentukan panitia khusus (pansus).

DPR Setuju Kodifikasi UU Pemilu Masuk Rencana Strategis DPR 2025-2029

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengesahkan peraturan itu setelah mendapatkan persetujuan saat rapat paripurna DPR RI, Selasa (8/7). 

Menuju Fikih yang Inklusif

Raksasa Digital, Zakat masih Tertinggal

Puasa Dan Nasihat

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia