Berita Terbaru Revisi Undang Undang Hari Ini

DPR Sulit Lanjutkan Revisi UU Pemilu Tanpa Persetujuan Pemerintah

Revisi RUU Pemilu disiapkan untuk memikirkan ulang desain Pemilu agar memperdalam proses demokratisasi dan memperkuat sistem presidensial dengan menumbuhkan fairness electoral.

Pilkada di 2024, Legitimasi Penjabat Kepala Daerah jadi Persoalan

Menurut Burhanuddin, akan muncul persoalan legitimasi penjabat kepala daerah yang menggantikan gubernur, bupati/ wali kota yang masa jabatannya habis sebelum 2024.

Wacana Revisi UU KPK Dinilai Prematur

Wacana revisi undang-undang KPK dinilai prematur.

RUU Pemilu Resmi Dicabut, KPU Siapkan Simulasi dan Kajian

PEMERINTAH dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mencabut RUU Pemilu dari daftar program legislasi nasional  2021.

DPR Sebut Revisi UU Pemilu Bagian Penyempurnaan Sistem Demokrasi

Ahmad Doli Kurnia mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan salah satu bagian dan langkah dalam penyempurnaan sistem politik dan demokrasi Indonesia.

Prof. Eddy: Pasal 154 & 155 Sudah Dicabut tapi Masih Ada di UU ITE

Pasal 154 dan 155 KUHP tentang penghinaan terhadap pemerintah sudah dicabut Mahkamah Konstitusi (MK).

DPR: Revisi UU Pemilu-Pilkada Sebaiknya Dilakukan Setelah 2024

Achmad Baidowi menjelaskan, usulan tersebut agar sekaligus menguji implementasi UU Pemilu setelah digunakan dua kali yaitu pada tahun 2019 dan 2024.

Tim Kajian UU ITE Tampung Masukan soal Revisi UU

"Narasumber yang kita sepakati kita akan utamakan dari klaster kelompok terlapor atau pelapor, kita ingin mendengar apa sih yang mereka rasakan dan alami dari proses yang pernah dijalani."

Azis Syamsuddin Sebut Revisi UU ITE Layak Masuk Prolegnas 2021

Penerapan pasal oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum tepat di lapangan dan berdampak sosial, sehingga pemerintah perlu untuk segera melakukan revisi UU ITE.

Revisi UU ITE, Pemerintah Butuh 2 Bulan Diskusi

“Butuh diskusi selama 2 bulan mengenai revisi UU ini. Tim akan melaporkan apa isi dan bentuknya,” kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (22/2).

DPR Miliki Semangat dengan Pemerintah Terkait Revisi UU ITE

DPR memiliki semangat yang sama dengan pemerintah terkat rencana revisi Undang-Undang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE Berantas Hoaks, Bukan Berangus Kebebasan Berpendapat

Pembuat fitnah dan hoaks, harus terus menjadi sasaran UU ini guna menjaga ketentraman di tengah masyarakat.

MK Tolak 10 Gugatan UU ITE, DPR: Punya Legitimasi Konstitusional

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi mengatakan secara legal formal regulasi yang diproduksi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Ada Mekanisme jika Revisi UU ITE Masuk Prolegnas 2021

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menjelaskan, jangan sampai UU ITE digunakan untuk menjerat orang atau kelompok kritis dengan mengada-ada.

Revisi UU ITE Bisa Melalui Judicial Review

Beberapa pasal UU ITE yang multi tafsir di antaranya, pasal 27 ayat 3 tentang defamasi (fitnah), pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian.

Penundaan Revisi UU Pemilu Untungkan Pemerintah dan Parpol

Namun, tidak adanya revisi UU Pemilu dipandang tidak memberikan manfaat bagi tata kelola pesta demokrasi. Sebab, mekanisme kontrol rakyat terhadap parpol semakin lemah.

Azis Syamsuddin Sambut Baik Rencana Pemerintah Revisi UU ITE

M. Azis Syamsuddin menyambut baik rencana Pemerintah Indonesia  yang ingin melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Ini 2 Pasal Karet yang Dinilai Perlu Dihapus dari UU ITE  

Dua pasal tersebut ialah pasal 27 ayat 3 dam Pasal 28 ayat 2

Koalisi Masyarakat Sipil Dukung Revisi UU ITE

Koalisi Masyarakat Sipil berharap pernyataan Presiden Jokowi bisa ditindaklanjuti dengan langkah konkret dan tak sebatas wacana.

Mensesneg: Pemerintah tidak Berniat Revisi UU Pemilu dan Pilkada

Menurut Pratikno, jika ada sesuatu yang kurang berkenan, sebaiknya jangan langsung mengubah UU. Pemerintah pun memandang UU 10/2016 dan UU 7/2017 cukup baik.

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

Kedaulatan Algoritma dalam Perang Kognitif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia