DPR Miliki Semangat dengan Pemerintah Terkait Revisi UU ITE

Hasbiallah Ilyas Desak Transparansi Kasus ABK Sea Dragon Terancam Hukuman Mati

Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.

DPR Soroti Ketimpangan Hukum: ABK Dituntut Mati, Bandar 2 Ton Sabu Buron

Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.

DPR Tegaskan Peradilan Militer Bukan Ruang Impunitas bagi Prajurit TNI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.

DPR: Pemerintah harus Sanksi Tegas Perusahaan yang Lalai Bayar THR

Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Minta Penundaan Impor 105 Ribu Mobil Pikap, Dorong Industri Otomotif Nasional

Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Lasarus: Komisi V DPR tidak Pernah Minta Alfamart dan Indomaret Ditutup

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret. 

Uji Materi UU ITE, Roy Suryo CS Minta Riset dan Kritik Publik Tak Dipidana

Roy Suryo CS ajukan perbaikan gugatan di MK. Refly Harun minta riset dan kritik publik terhadap pejabat negara tidak dipidana guna hindari efek ketakutan hukum.

Hakim MK Saldi Isra Tegaskan Uji UU tak Boleh Berbasis Kasus Roy Suryo Cs

Hakim MK Saldi Isra menegaskan uji materiil KUHP dan UU ITE tidak boleh bertumpu pada kasus konkret Roy Suryo dkk. Permohonan dinilai masih lemah secara konstitusional.

Roy Suryo CS Gugat UU ITE dan KUHP ke MK, Merasa Dikriminalisasi atas Kasus Ijazah Jokowi

Penerapan pasal-pasal tersebut terhadap kliennya justru melanggar hak konstitusional warga negara, terutama kebebasan berekspresi dan hak memperoleh informasi.

Roy Suryo Bersikukuh Keaslian Ijazah Jokowi hanya 1 Persen

Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.

Gagal Berangkat Umroh, Rp2,5 Miliar Dikembalikan ke Jemaah

Kloter berikutnya batal berangkat karena Putriana membatalkan kerja sama dengan salah satu biro perjalanan.

Penyebar Hoaks tak Kebal Hukum, Ini Penjelasan Pakar soal UU ITE Baru

UU ITE 2024 tidak menghapus sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Regulasi baru justru memperjelas batasan jenis kebohongan digital 

Menjaga Arah dan Nilai NU Harvest Maslaha

Perdamaian, antara Kekuatan Koersif Negara dan Kesadaran Kolektif

Puasa: Kritik atas Sekularisme

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia