Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Badan legislasi (Baleg) dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyebut DPR memiliki semangat yang sama dengan pemerintah terkat rencana revisi Undang-Undang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Semangat tersebut ditunjukkan melalui pencantuman revisi UU ITE ke dalam daftar Prolegnas 2019-2024 sehingga bisa ditarik ke Prolegnas Prioritas 2021 jika dinilai sudah memenuhi syarat.
"Makanya kita masukan ke long list yang sewaktu-waktu bisa diangkat bisa dimasukkan ke prioritas asal memenuhi syarat-syarat," ujar Baidowi saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (20/2).
Agar pembahsan berlangsung cepat, Awi menyarankan agar revisi UU ITE dapat dibawa ke DPR melalui usulan inisiatif pemerintah. Pasalnya, pembahasan akan membutuhkan waktu lama apabila revisi UU menjadi usul inisiatif DPR. Kendalanya ialah menyamakan pandangan seluruh fraksi di DPR.
"Penyusunan draf RUU di DPR itu butuh waktu karena harus menyamakan pandangan sembilan fraksi yang ada di DPR," ungkapnya.
Menurut Awi, untuk masuk ke dalam Prolegnasi Prioritas 2021 pemerintah perlu segera menyiapkan rancangan naskah akademik UU ITE. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
"Tetap butuh naskah akademik dan draf untuk dibahas di DPR dalam prolegnas prioritas," ujarnya. (Uta/OL-09)
ANGGOTA Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menyampaikan pandangannya menyikapi perkembangan penanganan lingkungan dan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Indonesia.
Kekosongan posisi Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar merupakan implikasi dari ditetapkannya Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Pengangkatan Sari didasarkan pada ketentuan Pasal 39 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
Adies Kadir dipastikan telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Golkar serta posisinya sebagai anggota legislatif.
Manuver DPR tersebut merupakan bagian dari tren global menguatnya otoritarianisme yang menyasar institusi demokrasi.
Pencalonan Adies dipastikan telah melewati mekanisme dan ketentuan yang berlaku di parlemen.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Kloter berikutnya batal berangkat karena Putriana membatalkan kerja sama dengan salah satu biro perjalanan.
UU ITE 2024 tidak menghapus sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Regulasi baru justru memperjelas batasan jenis kebohongan digital
Aliansi yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama yang dikabarkan melaporkan komika Pandji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya bukan bagian dari PBNU.
Komika Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait materi 'Mens Rea' yang menyinggung NU dan Muhammadiyah. Simak kronologi dan pasal yang disangkakan.
Komisi I DPR RI mendesak Komdigi memblokir platform X jika gagal mengendalikan Grok AI yang memproduksi konten pornografi deepfake. Negara tak boleh kalah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved