Mensesneg Pemerintah tidak Berniat Revisi UU Pemilu dan Pilkada

PEMERINTAH memastikan tidak ada revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Pemerintah berpandangan kedua aturan tersebut sudah baik. Bahkan, UU Nomor 7 Tahun 2017 terbukti mengantarkan pemilu 2019 menjadi pesta demokrasi yang sukses.

"Prinsipnya jangan sedikit-sedikit UU diubah. Yang sudah baik, ya tetap dijalankan. Kalau ada kekurangan, hal-hal kecil di dalam implementasi, itu nanti KPU melalui PKPU yang memperbaiki," tegas Pratikno, Selasa (16/2).

Terkait UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dia menyebut regulasi itu sudah ditetapkan jadwal pelaksanaaan pilkada serentak pada November 2024.

Menurutnya, ketentuan yang diatur dalam UU tersebut pun sampai saat ini belum dilaksanakan. Sehingga, pemerintah tidak bisa melakukan evaluasi. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa memprediksi apakah regulasi itu berjalan baik atau tidak.

"Itu kan ditetapkan 2016 lalu. Kita belum melaksanakan pilkada serentak itu. Masak UU belum dilaksanakan, terus kemudian sudah mau mengubahnya? Apalagi ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden," imbuh Pratikno.

Dia berharap tidak ada lagi narasi terkait isu revisi kedua regulasi tersebut, hingga akhirnya memperkeruh suasana. "Tolong jangan dibalik-balik, seakan-akan pemerintah yang mau mengubah UU. Pemerintah justru tidak ingin mengubah UU yang sudah ditetapkan, tetapi belum dilaksanakan," tandasnya.(OL-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Tesa Oktiana Surbakti