Wacana Revisi UU KPK Dinilai Prematur

Rp5 Miliar Disita dari Ciputat terkait Impor Barang KW

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai lebih dari Rp5 miliar dalam penggeledahan yang dilakukan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (13/2).

Wamendagri: 500 Kepala Daerah Terjerat Korupsi Sejak 2005

Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.

KPK Sita Rp5 Miliar di Ciputat Terkait Suap Bea Cukai

KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.

Sidang Noel, KPK Bakal Dalami Informasi Rp50 Juta ke Menaker Ida Fauziyah

KPK akan memanggil satu saksi persidangan kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikat K3, oleh mantan Menaker Immanuel Ebenezer Noel termasuk mengonfirmasi dugaan aliran dana ke Ida Fauziyah

KPK Dalami Aduan Terkait Penanganan Tenaga Kerja Asing

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi dalam penanganan perkara tenaga kerja asing asal Singapura berinisial TCL yang dinilai janggal.

KPK Telusuri Rangkap Jabatan Mulyono sebagai Komisaris di 12 Perusahaan

KPK mendalami jabatan Mulyono sebagai komisaris di 12 perusahaan terkait kasus suap restitusi pajak dan dugaan benturan kepentingan.

UU Narkotika Bakal Direvisi, Bedakan Pengedar dan Pengguna

Pemerrintah mengungkapkan rencana memperbaiki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar terdapat pembeda yang jelas antara pengedar dan pengguna.

DPR Wacanakan Revisi UU Polri dan MK Usai KUHAP

Dia mengatakan bahwa penegakan hukum harus terintegrasi melalui KUHAP yang baru, mulai dari penyidik, penuntut, pengadilan, sampai ke tingkat lembaga pemasyarakatan.

Berpotensi Langgar UUD 1945, Komisi II Minta Revisi UU ASN Dikaji Kembali

Zulfikar menjelaskan revisi UU ASN masuk dalam Prolegnas 2025 yang artinya Komisi II DPR dan Badan Legislasi akan melakukan perubahan kedua terkait undang-undang tersebut. 

DPR Janji Pembahasan Revisi UU Polri Transparan ke Publik

Ahmad Sahroni menyebutkan bahwa DPR tak bisa menutup-nutupi terkait sidang pembahasan revisi Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

Aksi Penolakan UU TNI di Depan DPR sempat Memanas

Massa sempat berhasil menjebol pagar pembatas kaca pos pengamanan, kemudian disusul dengan pemecahan kaca menggunakan batu dan kayu.

Tidak Ada Target Penyelesaian Revisi UU Penyiaran

Dave mengatakan banyak hal yang perlu dibahas di revisi UU Penyiaran. Karena banyak perkembangan di sektor penyiaran.

Demokrasi Tanpa Dusta

Rasch untuk Penilaian Bermakna

Hadir untuk Percaya

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia