Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menilai wacana untuk merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 19/2019 masih prematur. Ini disebabkan karena wacana itu tidak mendapatkan dukungan signifikan.
"Wacana revisi UU KPK prematur karena belum ada dukungan signifikan. Selain itu, belum ada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang komprehensif," kata Suparji, Kamis (11/3).
Ia mengatakan sampai kini, Dewan Pengawas (Dewas) maupun Komisioner KPK belum menyampaikan aspirasi tentang revisi itu. Dengan kata lain, wacana yang bergulir belum direspon secara kelembagaan.
Sebelumnya, tawaran untuk merevisi UU KPK itu diembuskan anggota DPR Fraksi PPP Arsul Sani. Dalam rapat dengar pendapat Komisi III bersama pimpinan dan Dewan Pengawas KPK, Arsul menanggapi pernyataan Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean yang mengeluhkan nihilnya kewenangan Dewas dalam UU KPK. (OL-15)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Seluruh data dan temuan tersebut nantinya akan diuji secara mendalam dalam proses persidangan.
Budi mengatakan, penahanan ini dilakukan untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Peran Gus Alex pertama dalam kasus ini adalah mengoordinir pelaksana ibadah haji khusus (PIHK) di Indonesia, untuk pembagian kuota tambahan.
Penelusuran juga dilakukan dengan memeriksa saksi lain. Detil penerimaan dipastikan dibuka saat persidangan.
Penyidik KPK tengah mencari bukti tambahan untuk menguatkan pembuktian Yaqut dan Gus Alex dalam persidangan.
Pemerrintah mengungkapkan rencana memperbaiki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar terdapat pembeda yang jelas antara pengedar dan pengguna.
Dia mengatakan bahwa penegakan hukum harus terintegrasi melalui KUHAP yang baru, mulai dari penyidik, penuntut, pengadilan, sampai ke tingkat lembaga pemasyarakatan.
Zulfikar menjelaskan revisi UU ASN masuk dalam Prolegnas 2025 yang artinya Komisi II DPR dan Badan Legislasi akan melakukan perubahan kedua terkait undang-undang tersebut.
Ahmad Sahroni menyebutkan bahwa DPR tak bisa menutup-nutupi terkait sidang pembahasan revisi Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).
Massa sempat berhasil menjebol pagar pembatas kaca pos pengamanan, kemudian disusul dengan pemecahan kaca menggunakan batu dan kayu.
Dave mengatakan banyak hal yang perlu dibahas di revisi UU Penyiaran. Karena banyak perkembangan di sektor penyiaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved