Sabtu 20 Februari 2021, 14:35 WIB

UU ITE Berantas Hoaks, Bukan Berangus Kebebasan Berpendapat

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
UU ITE Berantas Hoaks, Bukan Berangus Kebebasan Berpendapat

Dok.MI
Ilustrasi

 

UNDANG-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak membungkam kebebasan berpendapat khalayak. Penegakan hukum dari aturan tersebut hanya menyasar pembuat dan penyebar fitnah, hoaks dan adu domba masyarakat.

"Kalau UU ITE membungkam dan menakutkan, apakah benar lalu media sosial (Medsos) jadi hening dari kritik. UU ini dibuat saat era Presiden SBY (Soesilo Bambang Yudhoyono) untuk membuat medsos lebih produktif," ujar Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Henri Subiakto pada diskusi bertajuk UU ITE Bukan Revisi Basa Basi, Sabtu (20/2).

Pada kesempatan itu hadir pula selaku narasumber Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Imelda Sari, Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha dan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bidang Advokasi Muhammad Isnur.

Baca juga: MK Tolak 10 Gugatan UU ITE, DPR: Punya Legitimasi Konstitusional

Menurut Henri, UU ITE kerap dikorbankan dan menjadi kambing hitam oleh pihak tertentu. Sementara kritik dan masukan yang dimuat oleh masyarakat di medsos tetap lestari dan terlindungi dengan baik.

Pembuat fitnah dan hoaks, kata dia, harus terus menjadi sasaran UU ini guna menjaga ketentraman di tengah masyarakat. Pasalnya medsos sangat mudah digunakan untuk memicu kegaduhan.

"Medsos bersifat boarderless, bisa diulang dan dapat berdampak lebih luas maka sanksinya terhadap penyebar fitnah dan hoaks lebih tinggi ketimbang di KUHP. Di luar negeri sudah terbukti dampak fitnah bisa menimbulkan gejolak sosial dan politik yang kuat," paparnya.

Ia mengatakan pemerintah tidak pernah membungkam kritik atau pendapat masyarakat dengan UU ITE. Berdasarkan data SAFEnet paling banyak pasal yang dituduhkan multitafsir itu digunakan dalam konflik antarmasyarakat.

"Peringkat kedua baru ketika ada konflik pemerintah dengan masyarakat tapi itu pun pemerintah daerah bukan dengan pusat," terangnya.

Hendri menjelaskan, pemerintah tidak keberatan dengan desakan revisi UU ITE. Sebab, perlu peraturan tambahan dalam regulasi ini terkait penanganan akun anonim yang sulit ditindak ketika menyebarkan fitnah atau hoaks.

"Saya menilai yang berhak menilai UU ITE itu MK yang berkali-kali memutuskan Pasal 27 ayat (3) tidak melanggar konstitusi. Begitu pula soal 28 ayat (2), Pasal 40 ayat 2B. Kalau MK menyatakan tidak ada masalah, maka untuk apa revisi," paparnya.

Ia mengatakan, UU ITE sudah mendapatkan sentuhan perbaikan di masa Presiden Jokowi dari sebelumnya. Semula, regulasi yang dibangun di era Presiden SBY itu mengatur lebih luas soal penghinaan.

"Dulu satu bab membahas itu. Tapi sekarang cuma satu pasal. Kemudian juga deliknya aduan," pungkasnya. (OL-4)

Baca Juga

Dok MI

Penunggang Pandemi Memprovokasi Rakyat Dikecam

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 28 Juli 2021, 16:26 WIB
Saat ini, gerakan politik yang targetnya mengganggu keberlangsungan pemerintahan Jokowi dan kabinetnya sudah mulai...
Antara

Polri Ungkap 33 Kasus Pelanggaran Penjualan Obat Covid-19 dan Tabung OksigenĀ 

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 28 Juli 2021, 15:55 WIB
Kepolisian juga telah menetapkan 37 tersangka dalam kasus pelanggaran yang terjadi di berbagai wilayah. Selain itu, telah diamankan barang...
MI/Susanto

Juliari Dituntut 11 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Bansos

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 28 Juli 2021, 15:34 WIB
Jaksa KPK menilai Juliari Batubara terbukti melakukan tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan proyek bansos sembako covid-19...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Membangun Konektivitas Segitiga Emas Jawa Bagian Tengah

 Untuk membangkitkan pertumbuhan perekonomian di Jawa bagian tengah, Tol Joglosemar menjadi salah satu solusi

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya